ekonomi, Kronik, Politik.

Gerakan Wakaf Kapal Selam


Sebagaimana tulisan sebelumnya, terkait dengan musibah yang menimpa KRI Nenggala -402, maka bagi kru yang muslim, semoga Syahid di jalan-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa ada beberapa kematian yang mendapatkan pahal mati syahid. Salah satunya adalah yang disebabkan karena tenggelam.  Mereka digelari oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai syahid. Namun jenazahnya disikapi sebagaimana jenazah kaum muslimin pada umumnya. Artinya tetap wajib dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dimakamkan (kecuali jika jenazahnya tidak diketemukan, pen). Para ulama mengistilahkan dengan syahid akhirat. Di akhirat dia mendapat pahala syahid, namun di dunia dia ditangani sebagaimana umumnya jenazah. Semoga mereka semua termasuk dalam golongan ini.

Reaksi publik terhadap peristiwa ini beraneka ragam. Kesedihan mendalam, tentu mewarnai anak bangsa bangsa. Do’a juga terucap, dan tersebar diberbagai media. Namun ternyata, tidak cukup disitu. Ada yang menggugat dan mempertanyakan kejadian ini. Jangan-jangan ini bukan kecelakaan biasa. Akan tetapi ada rekayasa (by design).

Bahkan ada yang sengaja menghancurkan. Buktinya, ada tumpahan minyak dan menurut keterangan Kapuspen TNI, kapal selam itu terbelah menjadi 3 (tiga) bagian dan hancur, dlsb. Termauk juga, mempertanyakan status tuanya kapal selam itu, 40 tahun, dimana terakhir di overhaul pada tahun 2015. Dan setelah itu tidak lakukan perawatan lagi. Padahal idealnya dilakukan overhaul setiap 3 (tiga) tahun sekali. Dan berbagai reaksi lain, yang memenuhi ruang media sosial. Semoga juga segera ketemu root cause-nya.

Kapal Selam Indonesia

Jika kita telisik dari data yang ada, saat ini Indonesia mempunya 5 kapal selam. Kini tinggal 4 buah. Kalah dari beberapa negara kecil lain. Vietnam 6 buah. Singapura 20 buah. Bahkan China 79 kapal selam. Kita unggul dari Malaysia yang punya 2 kapal selam. Sementara Thailand dan Philipina tidak punya kapal selam.

Dari 5 (lima) buah kapal selam yang ada itu, 2 buah didatangkan jaman predisen Soeharto. Yaitu KRI Cakra 401 dan KRI Nenggala 402, yang keduanya di pesan tahun 1977 di Howaldtswerke-Deutsche Werft Jerman dan datang tahun 1981.

Kemudian membeli lagi 3 (tiga) buah kapal selam kelas Jang Bogo Type 209/1200, di beli di jaman Presiden SBY. Yaitu KRI Nagapasa 403, KRI Alugoro 405 dan KRI Ardadeli 404 yang di pesan tahun 2011 dan dibuat oleh Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.Ltd (DSME), dan kemudian dikirim pada tahun 2014 dan 2015. Ketiga kapal selam ini proses produksinya dikerjasamakan antara DSME Korea Selatan dengan PT PAL Surabaya.

Secara berturut-turut ketiganya, telah dilakukan commissioning pada tahun 2017, 2018, 2019. Harga ketiga kapal selam tersebut adalah US $ 1,07 Milyar. Atau rata-rata per-unit seharga US $ 356,7 juta. Berdasarkan, data yang ada. Dan pada tahun 2019 sudah ada komitmen yang sama dengan pabrik Korsel itu, untuk membeli 3 (tiga) unit kapal selam lagi sekelas KRI Nagapasa ini. Dengan nilai kontrak lebih murah, yaitu senilai US $1,02 Milyar. Tetapi belum terealisasi hingga kini. Sehingga nyaris pemerintahan yang berkuasa saat ini, belum menambah kapal selam sebiji-pun. Padahal kehadirannya sangat strategis sebagai benteng pertahanan NKRI.

Mengapa tidak beli lagi? Apakah tidak ada dana? Berdasarkan RUU APBN Tahun Anggaran 2021, anggaran Kemenhan adalah Rp. 136,9 Trilyun. Secara berurutan sebagai berikut, pada 2016 sebesar Rp 98,1 triliun. Pada 2017 Rp 117,3 triliun, pada 2018 menurun menjadi Rp 106,7 triliun. Kemudian kembali meningkat untuk anggaran tahun 2019 yang sebesar Rp 115,4 triliun, tahun 2020 Rp 117,9 triliun dan APBN 2021 Rp 136,9 triliun. Mengapa tidak bisa beli kapal selam? Padahal, pada tahun 2011 Anggaran untuk Kemenhan “hanya” sebesar 45,2 bisa beli 3 (tiga) kapal selam. Dengan logika itu, seharusnya bisa beli lebih banyak lagi, agar minimal sejajar atau lebih kuat dari Singapura. Mengingat kawasann laut kita, jauh lebuh luas dari negeri jiran itu, tentu lebih membutuhkan armada keamanan laut seperti kapal selam  ini.

Sebagaimana penjelasan di atas, harga satu unit kapal selam adalah US $ 356,7 juta atau sekitar Rp, 5,2 T. Sebuah harga yang bisa terjangkau dengan melihat postur anggaran militer/TNI(kemenhan) yang cukup besar itu. Bahkan minimal per tahun bisa beli 1 atau 2 unit. Atau mungkin ada prioritas lain, yang lebih mendesak?

Wakaf adalah solusi

Masjid Jogokaryan memberikan teladan lagi. Dengan melakukan penggalangan dana untuk membeli kapal selam. Dari poster yang tersebar, jelas tertulis Infak Bantuan Pembelian Kapal Selam Pengganti KRI Nenggala 402. Ini sebuah pukulan telak bagi negara, yang tidak mau mengalokasikan anggaran untuk pertahanan negaranya sendiri. Maka, Masjid Jogokaryan memberikan contoh, bagaimana wujud cinta terhadap NKRI itu. Bukan hanya lip service, atau hanya slogan semata. Akan tetapi Masjid Jogokaryan memberikan teladan berupa aksi nyata.

Tetapi menurut saya ada satu lagi pilihan solusi paling tepat untuk penggalangan dana ini. Yaitu menggunakan instrumen wakaf uang. Mengapa demikian? Sebab saat gerakan wakaf uang (GWU) diluncurkan Presiden pada 25/1/2021, dinyatakan bahwa potensi wakaf pertahun adalah 2.000 T, sedangkan potensi wakaf uang sendiri adalah 188 T per tahun. Tetapi menurut KNEKS (Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah), realisasi wakaf uang baru sekitar 800 milyar rupiah. Masih sangat jauh dari potensi yang ada.

Jika ini dapat menjadi program Badan Wakaf Indonesia (BWI) beserta dengan nazhir-nazhir yang telah teregistrasi oleh BWI, akan menjadi tonggak yang fenomenal, sekaligus menunjukkan nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. Para pewakif-pun, in syaa Allah juga akan berbondong-bondong mendatangi nadzir. Karena jelas dan strategis peruntukannya (obyeknya). Sedangkan mauquf ‘alaih-nya adalah seluruh  rakyat Indonesia. Demikian juga, hal ini akan menepis kecurigaan selama ini, bahwa dana wakaf akan masuk APBN. Tetapi ini benar-benar wakaf yang ada wujudnya, dan memiliki nilai strategis. Saya usulkan gerakan ini dinamakan dengan Gerakan Wakaf Kapal Selam (GWKS). Wallahu a’lam

Tulisan ini di muat di Gerakan Wakaf Kapal Selam | Hidayatullah.or.id

ekonomi, entrepreneur, technopreneur, Entrepreneurship, Islam, IT

Belajarlah dari Bangaluru !


Keinginan Presiden Indonesia sejak awal menjabat, untuk mendirikan Silicon Valley Indonesia, sangat menggebu-gebu. Sebuah keinginan yang patut diapresiasi. Meskipun hingga kini belum juga ada yang terealisir. Ada beberapa daerah yang sempat diumumkan sebagai tempat yang cocok untuk membangun Silicon Valley itu. Diantaranya : Banten, Papua, Bandung, Penajam Paser Utara sebagai calon Ibu Kota baru itu, dan yang terakhir dan kemudian menjadi polemik adalah Sukabumi, dengan nama Bukit Algoritma. Sebuah kawasan seluas 888 ha, di KEK Cikidang Sukabumi, dengan total biaya investasi direncanakan sebesar 18 Trilyun itu, sontak membuat heboh jagat netizen.

Mengapa menuai pro-kontra? Selain nilainya yang fantastis, alasan lainnya adalah ketidakcocokan tempat yang tidak dekat dengan kampus dan industri, sebagai pemasok utama resources. Beberapa komentar yang menyangsikan, mempertanyakan dan menggugat, kemudian menghiasi percakapan di cloud. Tak tanggung-tanggung jika jauh-jauh hari Gubernur Jabar, juga memberikan warning, jangan sampai proyek ini hanya menjadi gimmick branding (untuk jualan property semata). Demikian halnya dengan Kepala Center of Innovation and Digital Economy INDEF, Nailul Huda menyebut proyek Bukit Algoritma di Sukabumi sebagai pusat inovasi teknologi digital di wilayah Asia Tenggara masih berpotensi mangkrak. Karena prasarat infrastruktur dasar dan SDM masih belum teratasi. Dan banyak hal lagi “gugatan” lainnya yang menghiasi perdebatan di media sosial.

Jika yang menjadi rujukannya adalah Silicon Valley, pasti akan kontradiktif.  Mengapa demikian? Terletak di sebelah selatan San Francisco Bay Area, California, Amerika Serikat. Silicon Valley diciptakan oleh pengusaha Ralph Vaerst di tahun 1970-an. Awalnya, berasal dari sejumlah besar produsen chip silikon di kawasan itu. Lambat laun, tempat itu pun menjadi markas dan kompleks perkantoran untuk sejumlah bisnis teknologi, termasuk Apple Inc. , eBay Inc., Facebook Inc., Intuit Inc., Adobe Systems Inc., Intel Corp. dan Hewlett-Packard Co, dlsb.

Sehingga Silicon Valley menjadi tempat perkembangan inovasi yang integrative karena venture capital sebagai pemodal bagi start-up bisnis teknologi hamper sepertiganya hadir di situ. Dan yang lebih memperkuat lagi adalah institusi pendidikan tinggi terkemuka juga ada di tempat itu, seperti Universitas Stanford, Universitas Silicon Valley dan tiga kampus Universitas California. Dari sini sangat kentara bahwa ekosistem yang ada di sana memang sangat mendukung.

Lalu bagaimana sebaiknya? Sebainya perlu belajar dari India yang sukses menjadikan Bangalore (baca : Bangaluru) menjadi Silicon Valley of India. Sehingga juga memiliki sebutan dengan “IT Capital of India”. Satu hal yang menarik adalah, infrastruktur meski dengan sangat terbatas tersedia saat itu, akan tetapi puluhan perguruan tinggi berada di kawasan Bangaluru ini. Juga keberadaan perusahaan lokal yang kompeten, sehingga juga menarik investasi dari venture capital. Sehingga dari sisi SDM dan funding, tidak mengalami kekurangan resources. Tentu saat ini infrastruktur di Bangalore, standarnya lebih tinggi lagi, karena mesti men-serve worldwide. Disamping memang IT-Skill lulusan perguruan tinggi di India juga di atas rata-rata, hal ini dibuktikan dengan banyaknya mereka memenuhi Silicon Valley di Bay Area itu. Bahkan eksekutif perusahaan keknologi dunia, banyak yang berasal dari India.

Dari Laporan https://thescalers.com/how-bangalore-became-asias-silicon-valley/, setidaknya ada 3 (tiga) tahapan Bangalore menjadi Silicon Valley-nya Asia, seperti sekarang ini.

1984: The Making of an IT Capital

Liberalisasi kebijakan impor dan ekspor perangkat lunak di India tahun 1984, menjadi tonggak kebangkitan industi IT di India. Hal ini, dimanfaatkan dengan baik oleh Wipro dan Infosys, perusahaan IT local India, untuk mendirikan kantor pertama kali di Bangalore dan meng-hire programmer-programmer terbaik India. Dan pada tahun 1985 Texas Instruments menjadi perusahaan Multi National Corporation yang investasi pertama kali di Bangalore.  Sebagai highlight-nya, dari instri IT ini adalah : 8% dari total GDP India berasal dari industri IT (2017), total revenue sebesar 180 M USD (2019), mempekerjakan 3,9 juta orang.

2010-2020: From back office to an R&D hotspot

Dalam dekade terakhir saja, Bangalore telah menyumbang 35% dari Global in-house center (GIC) di India. Nilai R&D yang dilakukan di India diperkirakan sekitar $ 40 miliar dan diharapkan meningkat di tahun-tahun mendatang.

Kontributor utamanya adalah pengembangan software untuk bisnis dengan biaya murah dan rendah dengan teknologi terkioni dan dikerjakan oleh programmer yang kompeten. Dimana, di Bangaluru Pusat R&D perusahaan asing juga disini. Cisco mempekerjakan 11.000 lebih orang, Roll Royce mempekerjakan 100 lebih dn Boeing memperkajan 2.500 orang lebih.

2020: The Silicon Valley of Asia

Industri TI mempekerjakan sekitar 4,1 juta orang di seluruh India dan menyumbang hampir $ 137 miliar ekspor setiap tahun – 40% di antaranya dihasilkan di Bangalore. Disamping itu juga membangun budaya start-updi Bangalore dengan kriterai : menjadi peringkat 3 start-up global, memberikan pembiayaan kepada 57% start-p di India,

Tapi masalah ekonomi saja tidak bisa menjelaskan munculnya utopia TI ini. Peningkatan keahlian teknis dan tenaga kerja multi-skill telah berperan penting, sehingga menjadikan Bangalore menjadi pusat R&D, setidaknya hal ini mewakili nama-nama perusahaan besar sepetibseperti Amazon, IBM, Microsoft, Tesco, Nokia, dan Siemens. Bahkan Tesla juga sudah merencanakan kepindahan R&D nya di Bangalore. Tidak heran, jika perusahaan-perusahaan besar IT besasr lainnya juga berkumpul dalam kawasan tersebut seperti Infosys, Oracle, Dell, Samsung R&D, HP, CGI, Nokia, Huawei dan banyak lagi.

Jika demikian, maka mimpi mendirikan silicon valley di Indonesia dengan menghadirkan Bukit Algoritma itu setidaknya perlu dikaji lebih mendalam kembali. Terutama terkait dengan feasibility study-nya harus presisi, dengan memperhatikan banyak variabel. Tidak cukup modal semangat dan ngotot, atau bahkan aji mumpung. Tentu kita menghargai setiap ide, gagasan dan upaya untuk mengadirkan yang terbaik untuk bangsa ini. Apapun itu bentuknya. Saya juga yakin untuk infrastruktur dengan kedekatan dengan penguasa, bisa jadi di geber, bangunan-bangunan megah bisa didirikan, termasuk listrik, koneksi internet dlsb. Tetapi ekosistem dan resources akan menjadi PR yang tidak mudah diselesaikan.

Akankan ini berpotensi menjadi proyek mangkrak sebagaimana prediksi INDEF, ataupun menjadi gimmick branding sebagaimana warning Gubernur Jabar, atau hanya menghasilkan bangunan mewah saja, sebab riset itu tidak memerlukan bangunan yang megah, tetapi hasilnya yang implementatif, sebagaimana perdebatan di twitter. Soal ini, biarlah waktu yang akan menjawabnya. Singkatnya : optimis boleh, realistis harus.

Selamat menunggu berbuka hari ke-6

Wallahu a’lam

ekonomi, IT, Peradaban

Transformasi Digital Sebuah Keniscayaan


Siapapun kita, saat ini, hampir dipastikan memiliki ketergantungan terhadap dunia digital. Karena, digitalisasi telah menyentuh di berbagai aspek kehidupan. Bahkan dalam menjalani puasa Ramadhan seperti sekarang ini-pun, ternyata kita tidak bisa lepas dari dunia digital. Untuk melihat jadwal imsyakiyah, mendengarkan ceramah baik via youtube, ataupun yang online, membeli buka puasa, dlsb. Artinya, dunia digital seolah telah menjadi satu dalam hidup kita. Dan ini bukan hanya dirasakan masyarakat perkotaan, digitalisasi ini telah merambah hingga pelosok-pelosok kampung. Itu hanya sebagian kecil. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana strategi implementasinya terhadap organisasi.

Mari kita telaah laporan we are social yang dapat diakses disini : https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia, dimana menyebutkan bahwa pada tahu 2021 di Indonesia ada 345,3 juta nomer yang terkoneksi ke perangkat bergerak tidak termasuk perangkat untuk IoT (Internet of Things). Dari jumlah itu, 94,9% nya yang sudah terkoneksi dengan jaringan broadband dari 3G-5G. Sementara menurut sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270,2 juta jiwa. Artinya ada beberapa orang yang memiliki lebih dari 1 (satu) nomor/telepon genggam.

Masih dari sumber yang sama, dari 345,3 juta nomer yang terkoneksi tersebut, didapatkan data sebagai berikut : 96,5 % pengguna menggunakan untuk keperluan chat dan messenger; 96,3% pengguna akses untuk aplikasi social networking; 86,2% pengguna untuk akses video dan entertainment; 60,4% pengguna untuk aplikasi music; 60,2% pengguna untuk main game; 78,2% pengguna untuk aplikasi belanja (e-commerce); 77,6% pengguna untuk mengakses peta (map); 39,2% pengguna untuk akses perbankan dan layanan keuangan lainnya; 23,4% pengguna untuk akses apliasi kesehatan, kebugaran dan nutrisi; dan 10,9 % pengguna untuk akses aplikasi kencan dan pertemanan.

Yang menarik adalah dalam aspek pembayaran, ternyata mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat daridata sebagai berikut : 129,9 % pengguna menggunakan mengaktifkan transaksi pembayaran digital; 35,72 milyar dollar (552,51 trilyun rupiah) total nilai tahunan dari transaksi pembayaran yang diaktifkan secara digital tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan 27,6 % dari transaksi tahun sebelumnya. Sedangkan rata-rata belanja setiap user adalah 275 USD atau sekitar 4 juta rupiah. Dan tentu saja hal ini akan terus mengalami pertumbuhan, apalagi dipicu oleh pandemic, yang kemudian mempercepat proses digital.

Dari data di atas, menegaskan kita untuk segera memasuki digitalisasi ini. Kita bisa menarik data-data di atas, untuk kepentingan apapun juga. Olehnya, jika kita masih memaksakan dengan cara-cara konvensional, bisa jadi masih mungkin untuk jalan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Namun hampir menjadi sebuah kepastian bahwa akan tertinggal oleh mereka yang telah mengimplementasikan platform digital tersebut. Dan akibatnya akan hilang dari percaturan di bidang apapun juga. Sehingga, menurut saya, saat ini transformasi digital bukan menjadi  sebuah pilihan, tetapi menjadi sebuah keniscayaan, baik untuk kepentingan individu, maupun kepentingan organisasi dalam bentuk apapun juga.

Secara ringkas, sesungguhnya transformasi digital merupakan konvergensi antara teknologi informasi dengan semua aspek kehidupan dalam masyarakat dan juga dalam organisasi/perusahaan sehingga menghasilkan kualitas layanana yang terbaik.

Bagaimana cara implementasinya? Untuk organisasi apapun juga, saya menawarkan beberapa strategi implementasi berikut :

Pertama, adalah dengan memberikan awareness dari manajemen puncak sebagai pengambil kebijakan hingga low level untuk paham tentang digitalisasi ini.

Kedua, menyusun roadmap/blue print dari digitalisasi. Sehingga bisa diuraikan kebutuhan apa saja yang bisa didigitalkan. Hal ini juga menyangkut 3 (tiga) pilar utama yaitu: 1) people (mempersiapkan SDI sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya), 2) process (menyiapkan kebutuhan data dan informasi serta sistem/aspek apa saja yang akan dibangun dan diintegrasikan) dan 3) technology (menyangkut aplikasi dan infrastruktur)

Ketiga, membuat  piloting (prototyping) di masing-masing bidang/area yang akan didigitalisasikan, dilakukan evaluasi secara komprehenship. Bisa juga dengan melakukan benchmarking terhadap organsiasi sejenis, atau pake metode ATM (Amati, Tiru, Modifikasi).

Keempat, membangun sistem lengkap secara bertahap, selanjutnya mengembangkan sebuah ekosistem digital. Jika ekosistem sudah berjalan dengan baik maka transformasi digital ini akan terlaksana dengan baik.

Kelima, melakukan evaluasi, maintenance dan pengembangan serta inovasi digital terus-menerus mengikuti dinamika dan perkembangan yang ada.

Mari kita mulai melakukan tranformasi digital di organisasi dan komunitas kita sekarang juga. Selanjutnya bersinergi untuk memenangkan masa depan.

ekonomi, entrepreneur, technopreneur, Entrepreneurship, Peradaban

Waqfnomics


Salah satu instrumen ekonomi Islam dengan potensi yang sangat besar adalah wakaf. Sayang hingga saat ini belum tergali dan termanfaatkan dengan optimal dan maksimal. Meski upaya untuk melakukan awareness terhadap wakaf ini terus dilakukan oleh berbagai pihak. Namun masih belum memadai. Indikasinya adalah, pemahaman umat terkait dengan wakaf, masih jauh dari harapan.

Setidaknya, hal ini dapat dilihat dari hasil nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2020. Secara Nasional mendapatkan skor 50,48. Ini masuk dalam kategori rendah, skor ini terdiri dari nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 dan nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97.  Sehingga, masih jauh dari tingkat literasi zakat yang mendapatkan skor 66.78, Continue reading “Waqfnomics”

ekonomi, Entrepreneurship, Kronik

Paralisis


HARI-hari ini, ada tambahan kosa kata baru berkenaan melihat situasi saat ini, yaitu statement dari Prof. Dr. Boediono, mantan Wakil Presiden dan seorang akademisi itu. Meski sudah lama bertengger di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tetapi terkesan baru, karena jarang mendengar. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Terasa asing di telinga kita. Diksi yang dimaksud adalah paralisis.

Menurut KBBI, paralisis adalah hilangnya kemampuan untuk bergerak karena cedera atau penyakit pada bagian saraf; kelumpuhan. Sehingga hal ini menggambarkan bahwa, situasi Indonesia (dan juga negara lain), yang hampir semuanya terdampak Covid-19 itu, bukan sekadar krisis, resesi, atau depresi sekalipun tetapi lebih dari itu. Continue reading “Paralisis”