Kerja, Kerja, Kerja


Ada sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan pagi tadi, disela-sela i’tikaf. Yang memaksa untuk kembali ke laptop, dan meninggalkan “kekhusyukan” beri’tikaf. Kemudian membawa untuk merenungi tentang konsep kerja itu sendiri. Dan melahirkan berbagai pertanayaan tentang ap asih kerja itu? Meskipun sudah berpuluh-puluh tahun berkerja di berbagai bidang, namun seringkali pertanyaan mendasar seperti ini tidak terjawab dengan tuntas. Sebab kita terjebak dalam aktifitas yang praktis dan prakmatis saja. Tidak sempat untuk menelisik substansi filosofisnya.

Dalam  Islam, menempatkan bekerja sebagai ibadah untuk mencari rezeki yang halal dan thoyyib dari Allah guna menutupi kebutuhan hidupnya. Bahkan bekerja dengan benar sesuai tuntutan Islam, ditempatkan setara dengan para mujahid fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda,“Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (profesional atau ahli). Barang siapa bersusah-payah (bekerja) mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah ‘Azza wajalla.” (HR. Ahmad)

Menurut KBBI kerja /ker·ja / 1 n kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat): — nya makan dan minum saja; 2 n sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian: selama lima tahun — nya berdagang; 3 n perayaan yang berhubungan dengan perkawinan, khitanan, dan sebagainya; pesta perjamuan: — nikah akan dilaksanakan pada tanggal 10 Syawal; 4 n cak pekerjaan: menguli adalah — yang memerlukan tenaga fisik; 5 v cak bekerja: hari ini ia tidak — karena sakit;

Kemudian bagaimana kerja dengan baik? Banyak referensi yang bisa kita jadikan acuan untuk menjawab ini. Namun dalam kesempatan ini, saya menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Dalam beberapa kesempatan, Gubernur DKI ini memberikan panduan praktis bagaimana seharusnya kita bekerja, untuk meenghasilkan sebuah pekerjaan yang terstruktur, terukur dlsb. Meskipun, konteks pembicaraan beliau adalah berkenaan dengan tata kelola pemerintahan, akan tetapi apa yang beliau sampaikan itu, sesungguhnya juga sangat relevan dengan aktifitas kehidupan keseharian kita.

Konsep sederhana yang beliau sampaikan adalah, untuk mengerjakan suatu pekerjaan/proyek, jangan langsung kerja, kerja, kerja saja. Memang Just do it itu bagus, akan tetapi, jika tidak dibarengi dengan proses perencanaan yang matang, maka hasil yang didapatkan, bisa jadi tidak sesuai dengan harapan. Berpotensi adanya deviasi yang besar antara target dan realisasi. Atau bisa jadi pekerjaannya gagal, bahkan bisa menjadi  useless (mangkrak) alias tidak berguna. Maka yang terjadi adalah bongkar pasang dan tambal di tengah di tengah jalan. Dan ini akan berakibat costly. Terjadi pemborosan, baik dari aspek waktu maupun biaya, dlsb.

Sebenarnya, statement beliau itu sudah cukup lama. Dan sering berulang. Sehingga “memaksa” saya untuk berfikir dan merenunginya. Ndilalah, saat berselancar di youtube, melihat sebuah acara di ILC, beberapa tahun lalu. Kemudian saya perhatikan dan renungkan. Secara singkat saya berkesimpulan bahwa apa yang beliau sampaikan itu benar adanya. Memang, saya faham, bahwa sebagian besar cara berfikir kita adalah, yang namanya bekerja itu adalah yang langsung kelihatan hasilnya. Alias hanya kerja fisik. Yang outputnya di ukur dari bentuk barang yang kasat mata. Dari gedung pencakar langit, tol langit dan seterusnya.

Gagasan – Narasi – Karya

Konsep kerja yang beliau sampaikan itu direduksi dalam tiga tahapan. Ide/Gagasan – Narasi – Kerja. Yaitu bahwa setiap kerja itu harus dimulai dari gagasan. Artinya harus ada ide yang melatar belakangi. Di cari dulu root cause-nya. Inti masalahnya apa. Jika sudah ketemu dan dirumuskan inti masalahnya, maka akan diketahui juga hubungannya dengan bidang/sector lain. Sehingga, tidak ada sebuah pekerjaan itu yang berdiri sendiri, dia dependent dengan kerja lainnya.

Selanjutnya, setelah ide/gagasan terdefinisikan dengan baik, maka langkah berikutnya adalah membuat narasi. Yaitu sebuah penjelesan yang komplit berkenaan dengan pekerjaan/proyek yang akan dilakukan ini. Bentuknya bisa bermacam-macam. Dari Term of Reference, Feasibility Study, atau Rencana/Program Kerja. Dengan adanya narasi maka, akan tahu apa pekerjaannya, siapa yang melakukan dan bertanggung jawab, kapan mulai dan berakhuir, dimana pekerjaan itu dilakukan, bagaimana cara mengerjakannya, berapa biayanya dlsb. Sehingga dari sini menjadi panduan yang komplit, sebagai guidelines untuk melakukan tahapan berikutnya.

Kemudian setelah narasi sudah jadi yang dapat berupa berbagai model itu (bisa juga pakai Business Model Canvas, dan tools lainnya), maka mesasuki tahapan implementasi. Disinilah karya itu akan dilakukan, dengan panduan proses sebelumnya. Sehingga hasil yang diharapkan dan dikerjakan itu, akan meminimalisir deviasi antara target dan realisasi. Disisi lain, mesti juga ada feed back yang berfungsi untuk mengoreksi selama berkarya itu. Tidak harus menunggu selesai pekerjaan baru dilakukan evaluasi untuk memberikan feed back, tetapi ditengah-tengah aktifitas juga bisa dilakukan. Dengan demikian maka, jika ada potensi penyimpangan, bisa segera diluruskan sedini mungkin.

Bahwa kemudian ada juga KPI (Key Performance Indicators) dalam setiap tahapan, itu bisa dilakukan, sebagai alat ukur baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga semua kerja itu terukur dari sisi target, output dan outcome nya. Dari sini selanjutnya juga akan kelihatan saling keterhubungan satu kerja dengan kerja lainnya. Begitulah seharusnya kita kerja. Tidak hanya kerja, kerja, kerja saja, tetapi semua ada konsep dan tahapannya. Selamat mencoba. Wallahu a’lam.

Digitalisasi Zakat


BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), memperkirakan potensi zakat di Tanah Air pada 2021 mencapai Rp327,6 triliun. Namun, sejauh ini realisasinya baru Rp71,4 triliun. Adapun, lebih dari 85 persen dari zakat yang terkumpul dilakukan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak resmi.

Angka tersebut terdiri dari zakat perusahaan (Rp144,5 triliun), zakat penghasilan dan jasa (Rp139,07 triliun), zakat uang (Rp58,76 triliun), zakat pertanian (Rp19,79 triliun), dan zakat peternakan (Rp9,52 triliun).

Sementara Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berjumlah 545 lembaga. Merupakan Amil terbanyak dalam sebuah negara di dunia. Tidak ada negara manapun di kolong lngit ini yang memiliki OPZ sebanyak Indonesia. Data tersebut, terdiri dari Badan Amil Zakat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. Serta Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik tingkat Nasional, Propinsi, maupun Kabupaten/Kota. Sehingga potensi yang sedemikian besar itu, sebenarnya menjadi tanggungjawab dari 545 OPZ tersebut di atas.

Sementara untuk Ramadhan 2021 tahun ini, BAZNAS dengan seluruh jaringannya menargetkan penerimaan sebesar 6 Trilyun. Sedangkan LAZ memiliki target masing-masing. Akan tetapi, berdasarkan pengalaman selama ini, maka penerimaan/penghimpunan Zakat di bulan Ramadhan, biasanya meningkat hingga minimal 3 (tiga) kali lipat atau lebih dari penerimaan bulan-bulan biasanya.

Karena kesadaran umat untuk berzakat di bulan ramadhan memang selalu meningkat. Sementara itu, penerimaan tahunan dari LAZ rerata naik di kisaran 25-30 % per Tahun, termasuk pada tahun 2020 kemarin, saat pandemi sudah mulai. Berdasarkan laporan tahunan dari Baitul Maal Hidayatullah, salah satu LAZ Nasional rata-rata pertumbuhannya sekitar 30% per tahun.

Menurut data PUSKAS BAZNAS (2020), skor pemahaman dasar zakat maupun skor indeks literasi zakat masih pada tahap moderat, yakni masing-masing 72,21 dan 66,78. Sementara untuk skor pemahaman lanjutan zakat tercatat rendah, yakni 56,68. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi untuk meningkatkan literasi zakat. Catatan lainnya, tingkat literasi zakat di kalangan anak muda masih terhitung rendah

Dari survey tersebut ditemukan data bahwa sumber informasi zakat tertinggi berasal dari ceramah ustadz (46%). Selanjutnya, informasi zakat didapat masyarakat dari kantor atau kampus (17%), media sosial (16%), keluarga (13%), media elektronik (5%), dan media cetak (3%).

Fakta lainnya, 60% masyarakat masih menunaikan zakat di luar lebaga zakat resmi, yakni 37% menyalurkan zakatnya langsung ke mesjid dan 23% langsung ke muztahik (penerima zakat). Hanya 40% yang menyalurkannya ke lembaga zakat resmi, yakni melalui Baznas (25%) dan Lembaga Amil Zakat (15%).

Jika merujuk kenyataan bahwa dari data demografi kependudukan yang ada saat ini, dan juga dari survey di atas, ternyata tingkat literasi di kalangan anak muda terhitung rendah. Padahal, jumlah generasi milenial dan sesudahnya, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 saat ini lebih dari 65% dari total penduduk Indonesia. Sehingga, sesungguhnya market terbesar dari zakat ini adalah generasi milenial, generasi Z dan sesudahnya itu. Sehingga perlu digarap lebih serius lagi.

Dalam berbagai kesempatan, telah disampaikan bahwa, ada beberapa karakteristik dari generasi milenial ini. Yaitu selain suka berbagi, juga digital native. Suka berbagi ini, bisa kita lihat berbagai portal/ apps crowdfunding yang berhasil menghimpun dana receh dari kalangan anak muda ini. Jika selama ini motivasinya adalah lebih banyak terkait dengan kegiatan dan solidaritas sosial, maka melalui edukasi yang memadai, bisa diarahkan untuk lebih bernuansa ibadah (keagamaan), bisa dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, atau wakaf. Sehingga selain faktor dorongan sosial tersebut di atas, juga ada motivasi untuk beribadah.

Tantangan berikutnya adalah, bagaimana menyiapkan portal/apps yang bisa menarik kalangan muda itu untuk menggunakannya. Sebab sebagai digital native, mereka sebenarnya sangat cepat untuk beradaptasi menggunakan perangkat dan aplikasi digital dalam bentuk apapun juga. Asalkan bisa menarik dan mewakili keberadaan, kepentingan dan eksistensi mereka, maka mereka akan dengan sukarela berbondong-bondong untuk menggunakan aplikasi tersebut. Namun sebaliknya, jika tidak menarik bagi mereka, sangat mudah untuk meninggalkannya.

Dengan demikian maka digitalisasi zakat ini menjadi sebuah keniscayaan. Satu sisi untuk mempermudah dalam proses penghimpunan. Disisi lain adalah untuk melayani generasi muda yang memang digital minded. Hal ini erat kaitannya dengan inklusi keuangan yang saat ini sudah cukup bagus. Bahkan kecenderungan generasi milenial ini adalah membangun cashless society. Lebih menyukai transaksi digital dibanding dengan transaksi tunai. Sehingga saat ini, momentumnya sangat tepat, seiring dengan pandemi yang belum surut, maka umat dapat  membayar zakat dengan mudah melalui kanal digital sekaligus mengurangi kontak fisik demi menekan risiko penyebaran virus corona.

Oleh karenanya hal ini menjadi tantangan bagi BAZNAS dan LAZ untuk kemudian membuka kanal digital sebanyak-banyaknya. Dengan melakukan kolaborasi berbagai pihak, provider kanal digital ini. Sehingga generasi milenial akan mendapatkan kemudahan dalam membayar zakat. Selanjutnya hal ini juga akan men-trigger peningkatan literasi zakat dikalangan generasi muda, yang muaranya adalah peningkatan penghimpunan zakat yang lebih transparan dan akuntabel. Sehingga akan lebih banyak lagi muzaki muda pembayar zakat dan pendistribusian terhadap mustahik yang lebih merata. . Wallahu a’lam

Ekosistem Wakaf


Sebagai instrumen ekonomi Islam, keberadaan wakaf sangat strategis. Kesadaran berbagai pihak untuk menjadikan wakaf sebagai pengungkit eknomi, ditengah keterpurukan ekonomi bangsa, juga cukup bergairah. Bahkan, saat ini referensi dan bahan bacaan berkenaan dengan wakaf, juga mudah untuk di akses. Penelitian juga bertaburan di berbagai media dan jurnal-jurnal bereputasi sekalipun. Seharusnya, ini dapat meningkatkan literasi wakaf.

Sayang hasil survei yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2020, menunjukkan bahwa nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara nasional mendapatkan skor 50,48. Ini masuk dalam kategori rendah. Skor ini terdiri dari nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 dan nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97.  Jika dibandingkan dengan literasi zakat ternyata masih jauh. Survei tingkat literasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), mendapatkan skor 66.78. Sehingga nilai ini, masuk dalam kategori tingkat literasi zakat menengah atau moderat. Artinya, umat lebih mengenal zakat dibandingkan dengan wakaf.

Keberpihakan pemerintah melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWNU) yang diluncurkan oleh Presidenn di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021, dimana ditegaskan bahwa cakupan pemanfaatan wakaf, tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Disebutkan juga bahwa potensi wakaf senilai pertahun adalah 2.000 T, sedangkan potensi wakaf uang sendiri adalah 188 T per tahun. Dari potensi yang ada, menurut data BWI hingga per 20 Januari 2021, akumulasi wakaf uang mencapai Rp 819,36 miliar. Terdiri dari wakaf melalui uang sebesar Rp 580,53 miliar dan wakaf uang sebesar Rp 238,83 miliar.

Sebenarnya, Badan Wakaf Indonesia, sebagai regulator wakaf, juga terus menerus mengeluarkan kebijakan yang mendukung tumbuh suburnya dunia perwakafan ini. Demikian halnya berbagai cara dilakukan untuk melakukan public awareness. Termasuk menjalin kerjasama dengan berbagai kampus, serta korporasi, dan lain sebagainya. Pada saat yang sama juga diluncurkannya produk-produk baru yang berkenaan dengan wakaf, yang sesuai dengan perkembangan jaman. Namun masih belum dapat menjawab beberapa kendala terkait dengan minimnya literasi, tata kelola, portofolio wakaf, hingga kemudahan cara berwakaf.

Agar menjadikan wakaf sebagai bagian dari motor penggerak ekonomi, maka menurut hemat penulis, mesti dibangun sebuah ekosistem wakaf yang melibatkan berbagai stakeholeder dari wakaf itu sendiri. Secara ringkas pihak-pihak yang terlibat dalam membanguin ekosistem wakaf yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Pertama, Pemerintah. Memiliki peran untuk menyusun regulasi yang terkait dengan wakaf. UU No 41 tahun 2014 dan PP 42 tahun 2006 dan regulasi turunannya  merupakan wujud peran pemerintah disini. Melalui Kemenag mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Juga, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.  Sedangkan Melalui KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), juga telah menjadikan wakaf bersama dengan ZIS menjadi salah satu kekuatan keuangan ekonomi syariah

Kedua, BWI. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI juga mengeluarkan regulasi melalui Peraturan BWI yang intinya bagaimana mendorong ekosistem wakaf terus berkembang di Indonesia. Serta menginisiasi dan menghasilkan produk-produk wakaf kekinian. Disamping itu, BWI juga dapat berperan untuk mengeluarkan standarisasi nadzir (pengelolaan wakaf). Selain itu juga bisa membangun proyek wakaf bersama yang monumental dengan melibatkan nadzir-nadzir yang ada.

Ketiga, MUI. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002 telah mengeluarkan Fatwa tentang Wakaf Uang. Di dalam dokumen fatwa tersebut dijelaskan wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqud) merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016, tentang wakaf polis asuransi. Dari sini mempertegas bahwa peran MUI selanjutnya adalah mengeluarkan Fatwa yang mendukung setiap kebijakan berkenaan dengan implementasi berbagai produk wakaf.

Keempat, Ulama/Da’i/Mubaligh. Salah satu hal mengapa rendahnya literasi wakaf? Ternyata memang umat sangat minim edukasi berkenaan dengan wakaf ini. Hal ini, dapat dilihat dengan sedikitnya ceramah, khutbah, pengajian, majelis taklim dlsb yang membahas tentang wakaf. Olehnya, ulama’/da’i/mubaligh perlu ditingkatkan literasi wakaf yang memadai terlebih dahulu, sehingga akan menyampaikan ke jama’ahnya. Baik dari aspek fiqh hingga pada tataran impementasinya.

Kelima, Ormas Islam. Peran ormas Islam menjadi kunci, karena memiliki anggota/jama’ah/pengikut yang akan mengikuti arahan dan kebijakan dari ormasnya. Sehingga dari sisi awareness kepada anggotanya akan bisa lebih cepat dan terukur. Disisi lain banyak harta wakaf yang di miliki oleh Ormas Islam  ini. Oleh karenanya perlu dijadikan pilot project dari implementasi wakaf yang komprohenship dan integrative, sehingga bisa dicontoh oleh anggota dan jaringannya.

Keenam, Lembaga Pendidikan. Ternasuk disini adalah Sekolah, Pesantren dan Perguruan Tinggi. Dimulai dari membangun kesadaran (awareness), menanamkan pemahaman kepada pelajar/mahasiswa akan menjadikan sebaiknya dilakukan sejak dini. Dan ada upaya untuk mulai belajar mengimplementasikannya, dimulai dari sekala kecil. Sedangkan untuk perguruan tinggi, dapat dibangun semisal wakaf center atau pusat kajian wakaf. Sebagai tempat untuk belajar, meneliti dan mengkaji tentang wakaf, sehingga meghasilkan berbagai kajian yang berkaitan dengan wakaf. Dan juga bagi pengelola lembaga pendidikan mulai membangun endowment fund berbasis wakaf untuk dana abadi masing-masing lembaga pendidikan tersebut.

Ketujuh, Institusi Bisnis. Pelibatkan institusi bisnis sangat strategis. Karena pengusaha yang mengendalikan bisnis juga mesti faham tentang wakaf. Terlebih adanya wakaf saham, yang saat ini juga sudah mulai menjadi trend. Sehingga menjadikan institusi bisnis dan pengusaha akan memberikan daya dukung yang sangat signifikan bagi pengembangan wakaf ini.

Kedelapan, Nadzir. Satu hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf adalah nadzir. Sebagai pengelola dari harta wakaf, selain faham tentang fikih, hukum dan regulasi tentang wakaf, juga dituntut faham bisnis. Karena hakekatnya, pengelolaan harta wakaf juga mesti dikelola sebagaimana mengelola bisnis. Olehnya dituntut profesionalisme disini. Setiap akan implementasi/investasi dalam proyek wakaf, mesti ada feasibility study yang memadai. Sehingga setidaknya mesti ada fund manager dan investment manager, atau yang memerankan funsi itu di setiap nadzir. Dengan demikian maka, semua parameter dalam bisnis, juga diterapkan dalam wakaf, dengan tetap mengikuti kaidah syar’i dan regulasi yang ada. Sehingga Nadzir juga akan menjadi salah satu profesi yang menjanjikan.

Kesembilan, Wakif. Rendahnya tingkat literasi wakaf, sesungguhnya juga menggambarkan rendahnya para pewakaf (wakif). Sehingga peningkatan literasi wakaf ini menjadi kunci. Ada edukasi yang terprogram bagi calon wakif. Jika edukasi terhadap wakif ini memadai, maka wakaf dengan seluruh produk-produk turunannya, akan mudah dipelajari dan disambut dengan baik oleh wakif.

Kesepuluh, Mauquf ‘alaih. Pihak penerima manfaat (mauquf alaih), juga mesti teredukasi dan terseleksi. Sehingga dana hasil kelolaan wakaf yang disalurkan ke mauquf ‘alaih ini akan memberikan manfaat yang besar dan selanjutnya akan menjadikan mauquf ‘alaih semakin berkembang. Dan salah satu tujuan dari wakaf untuk aspek sosial-ekonomi juga akan tercapai.

Untuk membangun ekosistem wakaf ini tidak mudah membutuhkan effort yang cukup besar. Akan tetapi jika ekosistem wakaf sudah dibangun sebagaimana dalam gagasan ini, maka akan dapat menjawab tujuan dan fungsi wakaf yang tertuang dalam UU No 41 tahun 2004 yaitu untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dalam rangka mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wallahu A’lam

Menggagas Kemandirian Pesantren


Tadi malam, Selasa 27/4/2021, diundang untuk mengisi Kajian Ramadhan oleh Perhimpunan Pengasuh Pesantren Indonesia (P2I) secara daring Via Zoom. Tema yang ditawarkan kepada saya adalah Menggali Potensi Sumber Pendanaan (Kemandirian) Pesantren (Best Practice Pesantren Hidayatullah). KH. Dr. Tata Ali Taufik selaku Ketua Dewan Pengurus P2I langsung memandu acara ini.

Kajian Ramadhan oleh P2I ini, dihadirkan pada Ramadhan kali ini, dengan menghadirkan pembicara dari berbagai narasumber dan latar belakang, untuk mendapatkan bekal bagi P2I dalam rangka merumuskan konsep dan strategi kemandirian dan keunggulan Pesantren pada tahun 2045. Sebuah cita-cita yang mulia yang patut didukung oleh semua stake holder umat Islam.

P2I sendiri merupakan organisasi massa nirlaba mewadahi para praktisi dunia pendidikan pesantren dari berbagai penjuru tanah air, bersifat nonpartisan berazaskan Islam berdasarkan Pancasila dan UUD RI 45.

Jam 20.50 WIB acara di mulai. Saya memaparkan materi berjudul Kemandirian Pesantren Dengan Pendekatan Closed Loop Economy Berbasis Wakaf. Seperti biasa dimulai dengan memperkenalkan diri dan organisasi beserta jaringan dan kegiatannya. Kemudian keberadaan jaringan pesantren Hidayatullah yang ada di 620 pesantren, di 34 propinsi dan di 374 Kabupaten/Kota. Sekitar Ada 85 ribu santri/mahasantri dan 5.500 ustadz/guru/pengasuh. Dari data singkat ini, sesungguhnya telah menggambarkan cakupan ekonominya.

Ada model generik dan siklus ekonomi yang selama ini lazim diimplementasikan di pesantren-pesantren di Indonesia. Model tersebut setidaknya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Model Generik dan Siklus Ekonomi Pesantren

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa, sumber pendanaan pesantren digambarkan bersumber dari : SPP, Uang Gedung, ZISWAF, Donatur, Dari Unit Bisnis/Kopontren, Bantuan Pemerintah, dll. Demikian juga pemanfaatan masing-masing dana tersebut biasanya juga sudah dialokasikan sesuai dengan gambar tersebut di atas. Alokasinya biasanya secara generik diperuntukkan untuk : Sarana dan Prasaran, Operasional Pendidikan, Kesejahteraan (Ustadz/Guru/Pengasuh), Bea Santri dan Pengembangan. Selanjutnya, dari gambar tersebut di atas, setidaknya kita akan paham bahwa, yang seharusnya memberi kontribusi tebesar., karena setiap alokasi ada, adalah dari Kopontren/Bisnis. Sehingga wajar, jika kegiatan perekonomian di Pesantren ini mesti di kejar. Tanpa meninggalkan core dari pesantren tersebut, yaitu sebagai lembaga pendidikan Islam dengan seluruh kurikulum dan manajemen pengelolaan di dalamnya.

Dalam kesempatan tersebut, saya juga menawarkan konsep pendekatan closed loop economy dengan wakaf sebagai basisnya. Pendekatan ini dilakukan, mengingat bahwa mayoritas Pesantren itu berdiri di atas tanah wakaf. Dan biasanya juga terus mendapat amanah wakaf. Akan tetapi belum optimal dalam pemanfaatannya. Sehingga secara ringkas tawaran saya tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Close Loop Economy berbasis Wakaf

Ini membutuhkan pembahasan yang agak panjang. Tetapi secara sederhana adalah, bahwa sumber daya wakaf yang ada mesti dapat dihimpun dan dikelola dengan profesional oleh nadzir yang profesional pula. Sehingga perlu ada fund manager di lembaga kenadziran yang merumuskan dan mengeksekusi pengelolaan dan kemana harus investasi. Kemudian bisa kolaborasi dengan LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Pengelola Wakaf Uang) serta investor lainnya, untuk menginvestasikan dana wakaf (terutama wakaf uang dan wakaf melalui uang) dalam bentuk investasi seperti Saham, Sukuk, Reksadana Syariah yang menggnakan akad Syariah dan Low Risk dan lain sebagainya.

Disamping itu, juga bisa memanfaatkan wakaf asset, untuk dikelola dengan investor lain, dengan membentyuk korporasi. Sehingga bentuk pengelolaan investasinya dapat berupa : Perkebunan, Peternakan, Pertanian, Sekolah, Pesantren, Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, apartemen, Hotel, Laboratorium, Pabrik Pengolahan dlsb. Bahkan saya berseloroh, wakaf kapal selam pun juga bisa. Artinya, konsep ini bisa dikembangkan oleh masing-masing pesantren, terhadap potensi apa yang paling prospektif di daerahnya.

Selanjutnya saya juga memberi warning, berupa kunci-kunci sukses agar konsep ini bisa berjalan dengan baik. Key Success Factor tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut :

Key Success Factor

Dari key success faktor tersebut di atas yang perlu saya tekankan adalah, adanya edukasi ke wakif, sehingga melahirkan pemahaman tentang wakaf. Agar tidak hanya sebatas 3 M saja (Masjid/Mushola, Makam dan Madrash), tetapi implementasi wakaf, lebih dari itu. Lengkap dengan pemahaman regulasi dan fiqh di dalamnya.

Kemudian dukungan dari pemerintah, pesantren dan Kyai. Yang lebih saya tekankan adalah bahwa pesantren (Yayasan) dan kyai mesti memiliki pemahaman dan keberpihakan disini. Bahkan harus menjadi pendukung utama.

Profesionalitas Nadzir ini dimaksudkan bahwa, pesantren harus mendaftarkan nadzirnya ke kemenag atau bisa bekerjasama dengan nadzir lainnya. Dimana sebagaimana pada penjelasan pada gambar sebelumnya, bahwa fungsi nadzir ini, sebagaimana mengelola bisnis. Menggunakan parameter dan pendekatan bisnis. Meski semua tetap berada pada koridor syar’i yang ada.

Kebijakan pesantren berupa pembagian yang jelas terkait kepemilikan asset. Apakah wakaf, SHM, HGU, HGB, HP dlsb. Dan untuk wakaf, tidak bisa hanya berupa ikrar wakaf saja, akan tetapi mesti diurus sampai mendapatkan sertifikat wakaf.

Strategi Investasi ini, sesungguhnya melekat pada profesionalitas nadzir yang harus ada fund managernya, serta adanya dukungan dari Kyiai dan juga Kebijakan pesantren. Sehingga resiko yang timbul di kemudian hari dapat di kalkulasi/dihitung (Risk Calculation).

Selanjutnya harus melakukan kolaborasi dengan berebagai pihak sebagaimana dijelaskan pada gambar sebelumnya. Sehingga dapat membangun “proyek bersama” yang melibatkan berbagai pihak. Sehingga ada sinergi yang akan menghasilkan kelolaan wakaf ini lebih bermanfaat dan bernilai.

Dan sebagai ujungnya adalah, bagaiaman mauquf ‘alaih (penerima manfaat) dapat berdaya dengan hasil kelolaan yang efektif dan efisien.  

Saya menyadari bahwa pada tataran implementasi, tidak semudah dan sesederhana dari konsep yang di tawarkan di atas. Hal ini  ternyata justru memantik diskusi cukup menarik. Karena rata-rata peserta adalah para pimpinan pesantren, sehingga pertanyaan cukup tajam. Dari mulai mempertanyakan konsep, melakukan tabayun, menyampaikan realitas yang terjadi di lapangan serta mempertanyakan berbagai hal yang terkait teknis pelaksanaan. Meski pertanyaannya sangat dan tajam, semuanya soalan tersebut bisa secara bersama-sama dapat dijawab dan dicarikan jalan keluar. Dan In Syaa Allah kedepan akan dilakukan pertemuan secara offline, jika COVID sudah berlalu.  Tepat pukul 22.37 WIB acara secara resmi di tutup. جَزَاكُمُ اللهُ.

Gerakan Wakaf Kapal Selam


Sebagaimana tulisan sebelumnya, terkait dengan musibah yang menimpa KRI Nenggala -402, maka bagi kru yang muslim, semoga Syahid di jalan-Nya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa ada beberapa kematian yang mendapatkan pahal mati syahid. Salah satunya adalah yang disebabkan karena tenggelam.  Mereka digelari oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai syahid. Namun jenazahnya disikapi sebagaimana jenazah kaum muslimin pada umumnya. Artinya tetap wajib dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dimakamkan (kecuali jika jenazahnya tidak diketemukan, pen). Para ulama mengistilahkan dengan syahid akhirat. Di akhirat dia mendapat pahala syahid, namun di dunia dia ditangani sebagaimana umumnya jenazah. Semoga mereka semua termasuk dalam golongan ini.

Reaksi publik terhadap peristiwa ini beraneka ragam. Kesedihan mendalam, tentu mewarnai anak bangsa bangsa. Do’a juga terucap, dan tersebar diberbagai media. Namun ternyata, tidak cukup disitu. Ada yang menggugat dan mempertanyakan kejadian ini. Jangan-jangan ini bukan kecelakaan biasa. Akan tetapi ada rekayasa (by design).

Bahkan ada yang sengaja menghancurkan. Buktinya, ada tumpahan minyak dan menurut keterangan Kapuspen TNI, kapal selam itu terbelah menjadi 3 (tiga) bagian dan hancur, dlsb. Termauk juga, mempertanyakan status tuanya kapal selam itu, 40 tahun, dimana terakhir di overhaul pada tahun 2015. Dan setelah itu tidak lakukan perawatan lagi. Padahal idealnya dilakukan overhaul setiap 3 (tiga) tahun sekali. Dan berbagai reaksi lain, yang memenuhi ruang media sosial. Semoga juga segera ketemu root cause-nya.

Kapal Selam Indonesia

Jika kita telisik dari data yang ada, saat ini Indonesia mempunya 5 kapal selam. Kini tinggal 4 buah. Kalah dari beberapa negara kecil lain. Vietnam 6 buah. Singapura 20 buah. Bahkan China 79 kapal selam. Kita unggul dari Malaysia yang punya 2 kapal selam. Sementara Thailand dan Philipina tidak punya kapal selam.

Dari 5 (lima) buah kapal selam yang ada itu, 2 buah didatangkan jaman predisen Soeharto. Yaitu KRI Cakra 401 dan KRI Nenggala 402, yang keduanya di pesan tahun 1977 di Howaldtswerke-Deutsche Werft Jerman dan datang tahun 1981.

Kemudian membeli lagi 3 (tiga) buah kapal selam kelas Jang Bogo Type 209/1200, di beli di jaman Presiden SBY. Yaitu KRI Nagapasa 403, KRI Alugoro 405 dan KRI Ardadeli 404 yang di pesan tahun 2011 dan dibuat oleh Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.Ltd (DSME), dan kemudian dikirim pada tahun 2014 dan 2015. Ketiga kapal selam ini proses produksinya dikerjasamakan antara DSME Korea Selatan dengan PT PAL Surabaya.

Secara berturut-turut ketiganya, telah dilakukan commissioning pada tahun 2017, 2018, 2019. Harga ketiga kapal selam tersebut adalah US $ 1,07 Milyar. Atau rata-rata per-unit seharga US $ 356,7 juta. Berdasarkan, data yang ada. Dan pada tahun 2019 sudah ada komitmen yang sama dengan pabrik Korsel itu, untuk membeli 3 (tiga) unit kapal selam lagi sekelas KRI Nagapasa ini. Dengan nilai kontrak lebih murah, yaitu senilai US $1,02 Milyar. Tetapi belum terealisasi hingga kini. Sehingga nyaris pemerintahan yang berkuasa saat ini, belum menambah kapal selam sebiji-pun. Padahal kehadirannya sangat strategis sebagai benteng pertahanan NKRI.

Mengapa tidak beli lagi? Apakah tidak ada dana? Berdasarkan RUU APBN Tahun Anggaran 2021, anggaran Kemenhan adalah Rp. 136,9 Trilyun. Secara berurutan sebagai berikut, pada 2016 sebesar Rp 98,1 triliun. Pada 2017 Rp 117,3 triliun, pada 2018 menurun menjadi Rp 106,7 triliun. Kemudian kembali meningkat untuk anggaran tahun 2019 yang sebesar Rp 115,4 triliun, tahun 2020 Rp 117,9 triliun dan APBN 2021 Rp 136,9 triliun. Mengapa tidak bisa beli kapal selam? Padahal, pada tahun 2011 Anggaran untuk Kemenhan “hanya” sebesar 45,2 bisa beli 3 (tiga) kapal selam. Dengan logika itu, seharusnya bisa beli lebih banyak lagi, agar minimal sejajar atau lebih kuat dari Singapura. Mengingat kawasann laut kita, jauh lebuh luas dari negeri jiran itu, tentu lebih membutuhkan armada keamanan laut seperti kapal selam  ini.

Sebagaimana penjelasan di atas, harga satu unit kapal selam adalah US $ 356,7 juta atau sekitar Rp, 5,2 T. Sebuah harga yang bisa terjangkau dengan melihat postur anggaran militer/TNI(kemenhan) yang cukup besar itu. Bahkan minimal per tahun bisa beli 1 atau 2 unit. Atau mungkin ada prioritas lain, yang lebih mendesak?

Wakaf adalah solusi

Masjid Jogokaryan memberikan teladan lagi. Dengan melakukan penggalangan dana untuk membeli kapal selam. Dari poster yang tersebar, jelas tertulis Infak Bantuan Pembelian Kapal Selam Pengganti KRI Nenggala 402. Ini sebuah pukulan telak bagi negara, yang tidak mau mengalokasikan anggaran untuk pertahanan negaranya sendiri. Maka, Masjid Jogokaryan memberikan contoh, bagaimana wujud cinta terhadap NKRI itu. Bukan hanya lip service, atau hanya slogan semata. Akan tetapi Masjid Jogokaryan memberikan teladan berupa aksi nyata.

Tetapi menurut saya ada satu lagi pilihan solusi paling tepat untuk penggalangan dana ini. Yaitu menggunakan instrumen wakaf uang. Mengapa demikian? Sebab saat gerakan wakaf uang (GWU) diluncurkan Presiden pada 25/1/2021, dinyatakan bahwa potensi wakaf pertahun adalah 2.000 T, sedangkan potensi wakaf uang sendiri adalah 188 T per tahun. Tetapi menurut KNEKS (Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah), realisasi wakaf uang baru sekitar 800 milyar rupiah. Masih sangat jauh dari potensi yang ada.

Jika ini dapat menjadi program Badan Wakaf Indonesia (BWI) beserta dengan nazhir-nazhir yang telah teregistrasi oleh BWI, akan menjadi tonggak yang fenomenal, sekaligus menunjukkan nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI. Para pewakif-pun, in syaa Allah juga akan berbondong-bondong mendatangi nadzir. Karena jelas dan strategis peruntukannya (obyeknya). Sedangkan mauquf ‘alaih-nya adalah seluruh  rakyat Indonesia. Demikian juga, hal ini akan menepis kecurigaan selama ini, bahwa dana wakaf akan masuk APBN. Tetapi ini benar-benar wakaf yang ada wujudnya, dan memiliki nilai strategis. Saya usulkan gerakan ini dinamakan dengan Gerakan Wakaf Kapal Selam (GWKS). Wallahu a’lam

Tulisan ini di muat di Gerakan Wakaf Kapal Selam | Hidayatullah.or.id