Berapa Usia Ideal Membangun Start-Up ?


Flat male age icon set, from young to old. EPS 10. RGB

Salah satu pertanyaan yang seringkali diajukan ke saya dari berbagai kalangan, termasuk anak saya adalah, kapan waktu yang tepat untuk memulai membangun Start-Up. Di umur berapa dan dalam situasi seperti apa sebaiknya dimulai. Atau pertanyaan sejenis dengan itu. Dan seperti biasa, banyak jawaban dengan berbagai macam argumen untuk menjawab itu. Dan kerapkali diikuti pula dengan spekulasi jawaban yang maksudnya untuk memperjelas, namun yang terjadi malah bias. Karena tidak menjawab substansi pertanyaan dengan pasti. Saya seringkali menjawab dengan pernyataan bahwa tidak ada ketentuan pasti usia berapa sebaiknya memulai usaha. Semua tergantung niat dan kesiapan masing-masing dalam memulai usaha. Sebuah jawaban klise dan nampak serampangan,  sebab  tanpa dibarengi dengan data sebagai pendukung yang memadai.

Mungkin jawaban tersebut sesaat bisa “memenangkan” penanya, namun sebenarnya tidak menjawab persoalan. Dan hal itu pada gilirannya membuat saya juga menjadi gelisah dalam hal yang sama. Dan akhirnya menjadi pertanyaan besar pula bagi saya.

Sampai kemudian saya menemukan sebuah infografis, yang di posting oleh akun twitter-nya World Economic Forum (WEF), yang kebetulan saya mem-follow-nya. Ternyata infografis itu merupakan simpulan hasil penelitian dari Harvard Business Review (HBR). Disitulah letak jawaban yang ilmiah dan otoritatif dari institusi yang kredibel di dapat. Sekaligus untuk menjadi jalan keluar atas pertanyaan di atas, dengan tepat.

Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat sebagaimana dalam gambar (info grafis) di bawah ini.

Dari gambar tersebut di atas paling tidak menjelaskan bahwa berapa usia pendiri start-up,  dan bagaimana tingkat pertumbuhan serta keberhasilan disetiap jenjang umur. Dan ternyata yang memiliki tingkat pertumbuhan dan keberhasilan tertinggi, adalah start-up yang didirikan oleh mereka yang berumur 45 tahun. 

Secara lebih rinci penjelasannya adalah sebagai betikut : 

  • ‌Ada sekitar 15 persen usia 29 tahun kebawah mendirikan start-up, namun hanya 10% yang mengalami pertumbuhan dengan baik.
  • ‌Sekitar 29% dari usia 30-39 tahun yang membangun start-up, namun sekitar 27% yang berhasil.
  • ‌Sekitar 30 % usia 40-49 tahun membangun start-up, dan 33% mengalami highest-growth start-up
  • ‌Pada kelompok usia 50-60 tahun ada sekitar 20% yang membangun start-up, dan sekitar 23 % mengalami pertumbuhan dengan baik. 
  • ‌Sedangkan pada usia 60 tahun ke atas sekitar 5% yang membangun start-up dan 5% pula yang berhasil tumbuh dengan baik.

Dari data tersebut sesungguhnya membenarkan jawaban saya di atas, bahwa tidak ada batasan di usia berapa sebaiknya membangun start-up. Faktanya, di semua umur, tetap ada potensi berhasil dan gagal. Namun, probabilitas terbesar adalah di usia 40-49 tahun. 

Saya menduga, mengapa di usia tersebut tingkat keberhasilannya tinggi. Menurut paling tidak disebabkan oleh beberapa hal ini :

  • Business Experience
  • ‌Managerial Skill
  • ‌Networking
  • ‌Risk Calculated

Kendatipun demikian, apapun alasannya itu, poin yang ingin saya sampaikan adalah, ternyata tidak ada istilah terlalu cepat atau terlalu muda dalam membangun start-up, sebagaimana juga, tidak ada istilah terlambat atau terlalu tua dalam memulai membangun start-up. Karena sekali lagi, setiap usia ada potensi masing-masing. Sehingga saya dan Anda memiliki kesempatan yang sama, untuk berhasil dan gagal.

Dengan demikian maka,  tidak harus juga menunggu datangnya momentum. Namun, mari kita ciptakan momentum itu, berapapun umur Kita. Dan ini yang menjadi alasan, mengapa saya selalu optimis dan tahun depan Saya ingin membangun start-up lagi. Sebab beberapa hari lagi akan ganti tahun, dan saat itu, usia masih berada dalam parameter interval dengan tingkat keberhasilan membangun start-up tertinggi.  Jadi tunggu apa lagi, Ayo bangun start-up, sekarang juga. Bareng saya 🙂 

Bismillah

Mawasangka, 29 Desember 2018

Advertisements

UMKM (harus) Melawan


Belum juga buku saya beredar. Dimana dalam sub judul buku itu jelas pesannnya, yaitu : Saatnya Menjadi Tuan di Negeri Sendiri. Dan itu jugamenjadi salah satu judul tulisan dalam bagian 3, Membangun Ekonomi Negeri. Dengan  sangat hati-hati dan berbasis data, saya coba urai, tentang ketimpangan yang terjadi. Dan secara empirik, diperoleh fakta, bahwa betapa lemahnya pribumi untuk mampu berdiri tegak di negeri sendiri. Dan dibeberapa bab juga saya sampaikan tetang ketimpangan ekonomi, dan lain sebagainya. Secara ekonomi, kebijakan ekonomi negeri ini belum berpihak kepada yang kecil, masih menjadi penyokong pemilik modal. 

Disaat saya sedangmengajak membangun kesadaran sebagaimana tersebut di atas, ironisnya, beberapa hari ini kita dikagetkan dan disibukkan dengan diluncurkannya Paket Kebijakan Ekonomi XVI, beririsan dengan berita adanya kebijakan 54 Industri (bidang usaha), dimana asing boleh menguasai kepemilikan 100% saham. Saya rasa ini kontradiktif dengan ajaan saya, di buku itu. Seharusnya negara melindungi warga negaranya dalam bentuk proteksi terhadap pengusahanya. Apalagi dalam kebijakan itu, investasi asing boleh menyasar bisnis yang selama ini menjadi garapan UMKM. Saya tidak habis pikir, bagaimana mungkin negara, membuat kebijakan untuk “mengahibisi dan menghancurkan” UMKM di negeri sendiri, dengan regulasi yang “gila” ini. Padahal, selama ini, UMKM adalah sektor padat kerja, artinya banyak tenaga kerja yang terserap di sektor ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa UMKM, sesungguhnya menjadi benteng pengaman dalam mengurangi pengangguran. Ini bukan sekedar dongeng, namun ini fakta. Bagaimana kemudian Negara membuat kebijakan yang menselisihi urusan rakyatnya. 

Tidak jelas skema kebijakan yang di ambil pemerintah saat ini. Apakah Ada yang menyetir? Apakah ada kepentingan asing yang melatarbelakangi? Sehingga memicu reaksi dari beberapa pihak. Dalam sebuah twit-nya, mantan Menko Ekuin Rizal Ramli misalnya, berkata,” Presiden @jokowi, Mohon kebijakan yg sangat merugikan rakyat ini dibatalkan. Sama sekali tidak ada roh Trisakti dan Nawacita-nya.  Kok tega2nya ladang bisnis untuk rakyat, UKM, mau diberikan 100% sama asing ? Ini kampanye yg buruk sekali”.Saya sendiru tidak tahu, dan tidak mau mereka-reka dan berandai-andai, tentang semua itu. Yang jelas, kebijakan yang dimabil itu memaksa UMKM untuk bertarung bebas dengan pemain asing. Alih-alih memberikan perlindungan & kemudahan,  justru yang didapati adalah mencelakakan UKMK. Sadar atau tidak. Apalagi, berbagai bentuk subsidi sudah di cabut sebelumnya. Sehingga jangankan untuk lebih kompetitif, untuk sekedar survive aja, pelaku UMKM saat ini terasa berat. Belum ada rilis resmi tentang ini memang, tetapi fakta dilapangan mengkonfirmasi bahwa, kawan-kawan saya para pengusaha (terutama UMKM) mengeluhkan keadaan saat ini. Dan tidak sedikit dari mereka yang kemudian gulung tikar, atau minimal mem-freezed usahanya sampai batas yang belum jelas. Dan diantara mereka, kemudian beralih profesi, beralih kwadran menjadi karyawan, dlsb. Karena tuntutan untuk menghidupi rumah tangga, dlsb. 

Dengan kata lain, UMKM itu sebenarnya telah dilucuti kekuatannya, kemudian pada saat yang sama, dihadirkan musuh dengan kemampuan super, untuk diadu. Secara logika, maka UMKM akan nyungsep, alias kalah. Meskipun saya tetap meyakini hukum alam sebagaimana yang berlaku pada kisah David Vs Goliath alias Nabi Daud meski bertubuh kecil mampu memenangkan melawan Jalut yang bertubuh raksasa, sehingga secara fisik lebih kuat. Hanya dengan sebuah ketapel. Namun ada kata kuncinya disitu, yaitu BiidzniLlah. Atas ijin Allah. Dengan demikian maka, Meskipun kebijakan itu jelas serampangan, namun sebagai rakyat telah terbiasa dalam ujian kesabaran seperti. Atau dalam bahasa muslim yang optimis, ini adalah wahana bagi Kita untuk bisa menemukan “ketapel” dengan berbagai pendekatan stategi out of the box. Disaat yang sama, juka semakin mendekatkan diri kepada sang Khaliq, agar mampu meraih “simpati” dan mendapatkan BiidzniLlah itu. Saya memang berharap hal seperti ini terjadi. Sehingga kekuatan pribumi, kekuatan UMKM ini tidak dipandang sebelah mata. 

UKMK itu bukan tidak mau berkompetisi. Juga  bukan berarti UMKM itu manja. Atau UKMK itu takut, atau nahkan anti asing. Sekalilagi tidak. Problemnya bukan disitu. UMKM sebenarnya, dibeberapa sektor sudah cukup mampu untuk bersaing. UMKM hanya ingin ada regulai yang fair. Apalagi, jika ada regulasi yang memproteksi UMKM. Jangan sampai, seolah UMKM malah diikat, lalu didatangkan lawan yang tidak sepadan, untuk bertanding. Ini namanya tidak adil, alias dzolim. 

Saya melihat pelaku UMKM, termasuk start-up, saat ini sedang giat dan ekstra keras berusaha “naik kelas”, agar berkompetisi secara global. Tidak sedikit yang sudah berhasil, baik sebagai pelaku global atau menggaet investor asing. Mereka secara mandiri membentuk kelompok-kelompok, asosiasi dlsb, untuk saling menguatkan. Maju bersama, mengangkat martabat bangsa, melalui bisnis. Namun, jika kebijakan tersebut (yang tidak pro UMKM) diterapkan, bisa jadi akan berpengaruh terhadap perkembangan UMKM. Mereka tidak akan naik kelas. Bisa jadi tinggal kelas, atau bahkan keluar dari arena itu. Karena seharusnya tugas Negara dalah mendidik, membimbing, menguatkan UMKM dari berbagai aspek, lalu memfasilitasi dengan mengantarkan UMKM go global. Mampu bersaing di kancah internasional.

Atas fakta dan data di atas, maka tidak ada kalimat yang pantas selain LAWAN, terkait kebijakan yang ada. Kita tidak bisa membiarkan kesewenangan terhadap UMKM terjadi. Harus ada rencana yang terukur, agar UMKM benar-benar mampu menjadi Tuan di Negeri Sendiri. Agar, anak-anak muda, generasi milenial, bersemangat untuk membangun start-up, membangun UMKM. Sehingga, pegiat UMKM bisa melakukan berbagai hal sebai berikut. 

Pertama,menuntut negara untuk membatalkan beleid yang tak memihak UMKM itu, sebagaimana yang telah disampaikan Pak RR di atas.

Kedua, memperkuat UMKM diberbagai sektor agar memiliki competitive advantage dan comparative advantage. Serta mendorong UMKM untuk terus melakukan inovasi, sehingga daya saingnya meningkat. 

Ketiga,menuntut negara untuk memproteksi UMKM, dengan aturan yang sifatnya affirmative policy sehingga mengantarkan UMKM menjadi Tuan di negeri sendiri.

Keempat,jika 3 (tiga) hal tersebut tidak dipenuhi, kita hukum pemerintah sekarang dengan tidak memilih lagi di Pilpres tahun depan, alias #2019GantiPresiden. Karena pemerintah sudah terbukti tidak mampu mensejahterakan UMKM, serta tidakmembuat regulasi yang berpihak ke UMKM.

Wallahu a’lam

ID 6258, 19/11/2018

CGK-BPN 

Membangun Start-Up (lagi)


Seolah tiada kapoknya. Bagi sebagian entrepreneur, membangunstart-upadalah sebuah habbits. Bukan masalah serakah, tamak, loba atau tidak puas dengan raihan yang dicapai dan sejenisnya. Tetapi keterpanggilan jiwa, sebagai manifestasi dari keingingan untuk selalu berkarya dan memberikan yang terbaik, lebih dominan yang melatarinya. Idealnya memang, dalam membangun sebuah perusahaan rintisan itu adalah setelah di didirikan, di rawat dulu, hingga menjadi perusahaan yang survive, berkembang, besar,sustainserta berpengaruh hingga IPO dan menjadi perusahaan publik (terbuka). Dan sudah barang tentu memberikan profit yang maksimal bagi share holders. Baru kemudian dikembangkan. Itu, cara kerja otak kiri katanya. Cara kerja otak kanan beda. Sebab dalam membangun bisnis, seringkali tidak linear, tetapi eksponensia. Bukan deret hitung, namun deret ukur, dan seterusnya. Sehingga, syukur-syukur start-upyang dibangun bisa mencapai derajat unicorn. Sebuah tahapan ideal bagi start-up, yang seringkali di ukur dengan valuasinya yang mencapai 1 juta dollar atau dalam kisaran 15 triliun rupiah dalam kurs hari ini. Dan parameter prestasi seperti itu, biasanya yang menjadi motivasi & impian hampir setiap start-up.Meskipun kenyataannya, dalam membangun start-upitu, tidak bisa dikaitkan langsung dengan sukses dan gagalnya bisnis sebelumnya.

Mengapa demikian? Sebab, tidak selamanya gambaran ideal itu, dapat diraih oleh semua start-up. Hanya sedikit yang bisa mencapai derajat itu. Alih-alih bisa sampai tingkatan unicorn. Untuk berkembang dan survivesaja, kerap kali sulit untuk diraih. Akibatnya, Continue reading “Membangun Start-Up (lagi)”

TKA dan ancaman Kedaulatan Negara


Kemarin saya naik pesawat ID 6128, dari Cengkareng ke Makassar. Penerbangan pagi. Ketika panggilan Boarding dan pemeriksaan tiket oleh petugas, hampir separoh lebih penumpangnya, menunjukkan pula passport berwarna merah. Mereka rata-rata bermata sipit. Tubuhnya tegap. Rambutnya mayoritas cepak. Tidak berbicara dalam bahasa Indonesia. Mereka bergerombol sesamanya. Sebelumnya, saat memasuki pintu scan dan metal detector, sempat salah satu dari mereka mengeluarkan rokok dari kantong bajunya, bungkusnya merah, dengan tulisan ber huruf China.

Di Makassar mereka semua turun, berarti akan transit. Continue reading “TKA dan ancaman Kedaulatan Negara”

Corporate Spiritual


Sebagaimana dibahas dalam tulisan sebelumnya, bahwa kelas menengah muslim menjadi kunci dalam membangun sebuah bangsa. Dengan belasan fenomena tesebut -bahkan bisa jadi akan terus berkembang- ternyata juga mendeterminasi yang selanjutnya, secara sistemik -disadari atau tidak- telah mengubah perilaku mereka dalam menjalankan bisnis. Entrepreneur muslim dan pemilik perusahaan rintisan (start-up), bahkan eksekutif puncak perusahaan muslim sekalipun, rerata memasukkan nilai-nilai islam dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Dan ini menjadi semacam kesacaran kolektif (jama’i) yang terjadi di kalangan pengusaha dan juga profesional serta eksekutif muslim.

Spiritualitas agama (Islam), dengan berbagai aspek dan turunannya, dan dengan berbagai subyek (pelakunya), kini terus berkembang dan menjadi basis nilai pesatnya sistem ekonomi syariah di Indonesia. Fenomena ini sekaligus membantah teori Ian Marshal dan Danah Zohar Continue reading “Corporate Spiritual”

Tentang Skema Ponzi


Kasus penipuan yang dilakukan oleh First Travel, Abu Tours yang menghangat beberapa bulan ini dan telah masuk ke persidangan, nampaknya tidak membuat kapok, dan disinyalir masih ada beberapa Biro Travel Haji Umrah yang juga akan mengalami nasib yang sama, meski kasusnya sedikit berbeda. Hal yang sama, sesungguhnya merupakan pengulangan dari kasus-kasus investasi semisal sebagaimana di alami dalam investasi di Alam Raya, Langit Biru, Kospin di Sulawesi, Pohon Emas dan masih banyak lagi. Demikian halnya dengan kasus investasi atau bisa dalam bentuk arisan lainnya, yang tak ter-ekspose ke publik. Namun praktek-prektek seperti ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, pemahaman umat, berkenaan dengan investasi masih minim dan lemah. Sehingga dengan rayuan, pengembalian (return) yang menggiurkan, baik dalam bentuk bunga maupun skema bagi hasil, yang sesungguhnya tidak masuk akal, tidak logis, tetap saja diterima menjadi sebuah kebenaran dan keuntungan yang menggiurkan, olehnya mereka mengikutinya. Kasus investasi “bodong” seperti ini, memang terus terjadi dan berulang. Hal ini memang terjadi banyak aspek, salah satunya juga diakibatkan oleh lemahnya pemahaman tentang fiqh mumalah, termasuk di dalamnya adalah ketiadaan pemahaman tentang syirkah, mudharabah, murabahah, ijarah, dan seterusnya. Lagi-lagi hal ini, bersebab dari lemahnya edukasi tentang investasi di satu sisi, di lain pihak juga tarikan (gravitasi) tentang keuntungan dan janji yang menggiurkan di depan mata, membuat rakyat (bahkan tidak sedikit ustadz), laksana tertutup matanya, bagai kerbau di cocok hidungnya. Mengikuti saja tawaran-tawaran itu, tanpa reserve, karena matanya sudah hijau tertutup oleh gambaran keuntungan yang ditawarkan itu. Sesungguhnya, hal seperti ini bukan barang baru. Sebab, sudah sejak lama ada, namun, “penipuan” modern, dimulai sejak awal tahun 1900-an. Praktik sejenis ini sudah di mainkan oleh Carlo (Charles) Ponzi, dengan apa yang dikemudian hari dikenal dengan istilah skeema Ponzi.

Skema Ponzi (Sistem Ponzi/Ponzi Scheme) adalah istliah yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah sistem dimana seseorang menginvestasikan dana demi mendapat keuntungan dan keuntungan yang diperoleh adalah berasal dari investasi yang dilakukan oleh investor berikutnya. Disebut sebagai Skema Ponzi (Ponzi Scheme) karena sistem ini pertama kali digunakan oleh Carlo Ponzi. Skema ini masih banyak digunakan pada banyak bisnis sampai dengan sekarang. Continue reading “Tentang Skema Ponzi”

Blockchain Untuk Pendidikan


Diskursus tentang blockchain, saat ini mewarnai perbincangan di beberapa kelompok diskusi. Sebagai sebuah teknologi “baru”, tentu tidak semua faham, terlebih dia terus berkembang, terutama trekait dengan pemanfaatannya. Dan dari diskusi itu, biasanya selalu menghadirkan pembicaraan yang menarik. Ada perdebatan, ada titik temu, ada peluang dan seterusnya. Tentu hal ini selanjutnya akan menjadi tantangan, baik bagi para pegiat teknologi, maupun penerima manfaat dari teknologi tersebut. Berawal dari diskusi di salah satu WAG, terkait isu yang saya lontarkan, berkenaan dengan pemanfaatan blockchain untuk pendidikan. Berbagai pertanyaan gayung-bersambut, pro-kontra, mewarnai percakapan disitu. Lalu seperti biasa, pembahasannya sempat melebar kemana-mana. Namun jika dikerucutkan, paling tidak ada 4 (empat) hal yang mengemuka, dalam diskusi tersebut. Pertama, Bagaimana Implementasi blockchain di sektor pendidikan, seperti apa sih? Masih belum kebayang. Kedua, blockchain kok di pendidikan, entar di PT nggak pake rektor, di sekolah nggak ada kepala sekolah, termasuk dosen, guru dan jajaran nya? Ketiga, bagaimana blockchain berhadapan dengan regulasi pendidikan yang bejibun dan sering berubah-ubah itu?. Keempat, siapa dan dimana lembaga/negara yang sudah sukses mengimplementasikan blockchain ini, sehingga bisa dipakai benchmarking di Indonesia?

Tentu diskusi di WAG tersebut, sebenarnya lebih seru dari sekedar empat pertanyaan yang ada di atas. Tetapi dari situ menemukan kalimat yang menarik, bahwa jangan latah sedikit-sedikit blockchain, karena dia bukan aspirin sebagai obat mujarab bagi semua kebutuhan teknologi, saat ini dan masa depan. Continue reading “Blockchain Untuk Pendidikan”