Penjajahan Digital [2]


Senin, 27 November 2017 – 15:57 WIB

Minimal inilah bentuk perlawanan atas imperialisme digital, yang akan terus berlangsung

 Sambungan artikel PERTAMA

Dan, tak kurang dari Jack Ma, pemilik Ali Baba yang kemudian juga diangkat jadi konsultan roadmap e-commerce Indonesia itu, dengan bersemangat memborong beberapa start-up  Indonesia itu. Tentu itu dilakukan bukan tanpa hitungan.

Pasti ada kalkulasi bisnis yang njlimet menyertainya. Tidak ada ceritanya investor itu mau rugi. Pasti motif keuntungan yang di kejar. Atau bahasa kerennya, mereka berburu rente di negara ini. Jika hanya, motif bisnis semata, meski ini juga berarti merebut kue ekonomi kita- masih bisa ditolerir.

Namun ada sisi lain yang harus di waspadai. Mereka bisa masuk tanpa sekat. Dunia menjadi tak berbatas. Tanpa adanya entry barrier. Hanya berbekal Apps, semua bisa disedot, detik itu juga, dan terdistribusi keseluruh dunia.

Dengan teknologi  big-data, mereka bisa dengan leluasa mendapatkan dan mengolah data kita. Sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka, atau dijual kepihak lain. Data kita menjadi komoditas jualan.

Baca: Imperialisme Modern dan Kriminalisasi Umat Islam

Bahkan, bisa jadi, nilai transaksinya lebih besar dari bisnis initinya sendiri. Dan anehnya, Mereka mendapatkan data kita secara lengkap, by name by address. Dan di dunia digital, siapa yang memiliki data, sesunggungnya mereka penguasa dunia ditital sesungguhnya.

Itulah yang saya maksud, kita tidak sadar masuk dalam ‘jebakan batmen. Masuk ke  sebuah perangkap dengan kesengajaan. Kita mesti sadar bahwa setiap media sosial dan juga bisnis online lainnya, mensyaratkan pendaftaran melalui account email kita, nomer mobile phone dan seterusnya.

Lebih tragis lagi, Continue reading

Advertisements

Penjajahan Digital [1]


Senin, 27 November 2017 – 15:18 WIB

Dengan era digital yang tidak ada barrier to entry. Asing bisa bebas memasuki “wilayah” sebuah negara, bahkan disediakan karpet merah berupa regulasi

Oleh:  Asih Subagyo

IMPERIALISME sejatinya tidak benar-benar hilang dari kehidupan manusia. Dan, di zaman now dunia digital pun tidak benar-benar lepas dari yang namanya imperialisme. Inilah yang selanjutnya disebut dengan digital imperialisme (digital imperialism).

Dengan kata lain, ini bukanlah istilah baru. Ada diksi yang sejenis dengan itu, misalnya digital colonialism (kolonialisme digital). Keduanya merujuk pada makna yang sama, yaitu penjajahan digital.

Penjajahan digital sesungguhnya ancaman nyata yang semestinya diwaspadai dan bisa dihadapi. Ini bukan dongeng masa lalu. Namun telah membersamai aktifitas kehidupan kita.

Konsekwensi logis dari Revolusi 4.0, yang dipicu oleh revolusi teknologi informasi. Kita, ibarat ‘kerbau dicocok hidung’, mengikuti seluruh pakem di dalamnya, agar tidak dibilang tertinggal , sehingga membebek tanpa reserve. Agar nampak gaul dan kekinian, meski sesungguhnya sedang menjadi bidak dari permainan percaturan global.

Percaya atau tidak, kita sejatinya berada dalam jebakan betman. “Terjebak” dalam berbagai tawaran yang menggiurkan dari revolusi digital tersebut. Padahal, setiap aktifitas kita, saat tersambung dan terhubung dalam jaringan digital, semua itu ada cost-nya.

Dan, biayanya itu, bukan hanya sekedar berbentuk uang ataupun pulsa yang disedot. Tetapi lebih dari itu. Ada social cost yangharus dibayar, dimana ini yang kerapkali kita lupakan atau mungkin tidak kita sadari.

Baca: Komunitas Global Perlu Kembangkan Cyber Ethics

Social Cost inilah yang kemudian akan dikapitalisasi oleh penyedia layanan, baik sosial maupun bisnis, menjadi kekuatan mereka, untuk dalam beberapa waktu kedepan, mendikte bahkan “memperkuda” kita dalam setiap aktifitas kehidupan. Dengan demikian sudahsemestinya kita aware tentang hal ini. Continue reading

Saatnya Menjadi Tuan di Negeri Sendiri


Negeri ini, adalah zamrud katulistiwa. Bentangannya, bisa menutupi seluruh Benua Eropa. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, yang menyebar disekitar khatulistiwa, dan denganya memberikan cuaca tropis. Inilah sebuah negeri yang digambarkan dalam pepapatah jawa sebagai negera yang gemah ripah lohjinawi toto tentrem kerto raharjo thukul kan sarwo tinandur. Sebuah gambaran negeri yang subur dan melimpah ruah serta kedamaian bagi penghuninya apapun yang ditanamnya pasti tumbuh. Bahkan oleh Koes Ploes, dilukiskan tongkat dan kayu pun bias jadi tanaman. Namun gambaran itu semua kini hanya menjadi dongeng dan cerita. Negeri ini masih belum beranjak dari negara berkembang. Bahkan, ada beberapa pengamat yang memprediksi sebagai failed state (negara gagal). Meski ramalan tersebut berlebihan, namun patut untuk di perhitungkan.

Meski ada juga harapan, sebagaimana yang diprediksi oleh Mc Kinsey Global Institue, bahwa pada tahun 2030 Indonesia menjadi negeri denga kekuatan ekonomi ke-7 dunia. Dan saat inipun sudah berada di kisaran angka belasan, sehingga menempatkan Indonesia masuk dalam jajaran negara G-20. Namun, pencapaian itu semua, ternyata tidak sepenuhnya dapat dirasakan oleh rakyat. Ada sejumlah ketimpangan yang jelas. Jurang pemisah yang masih menganga lebar.

Sementara itu, pemerintah berada dalam bius pertumbuhan. Sehingga terus menerus berhutang, untuk mengejar dan menggenjot pertumbuhan tersebut. Yang terjadi kemudian adalah, rasio hutang dibanding PDB terus membesar. Bahkan anak yang baru lahir dinegeri ini telah menanggung hutang negara 17 juta rupiah. Pembiayaan infrastruktur, menurut Kwik Kian Gie dalam taraf ugal-ugalan. Subsidi listrik, pupuk dlsb dicabut. Berlaku mekanisme pasar bebas. BUMN di jual (meski dengan dalih aksi korporasi biasa, namun pengalihan kepemilikan, berarti berpindahnya juga aliran kas yang masuk). Disamping itu penerimaan pajak, masih jauh dari harapan. Dan sederat lain permasalahan yang dihadapi. Seolah meunupi bahwa, sesungguhnya ini adalah negara besar. Butuh nahkoda yang mampu membawa sampai ke tujuan dengan selamat.

Padahal, tujuan negara itu adalah sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 45 alinea 4: “Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “

Pertanyaannya adalah, apakah tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD’45 alinea 4 itu, kini sudah terwujud? Bukankah jika tidak bisa mewujudkan berarti pemerintah telah mengingkari UUD’45? Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir dari alinea 4 itu adalah Pancasila, berarti juga pemerintah gagal mengamalkan Pancasila ? Continue reading

Fintech Syariah Sebuah Keniscayaan


Disruptive Innovation telah merambah diberbagai aspek kehidupan. Sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, dikenal sebagai Inovasi Disruptif (Disruptive Innovation). Pada awalnya, istilah ini dilontarkan pertama kalinya oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower di tahun 1995 lalu. “Disruptive Technologies: Catching the Wave”, Harvard Business Review (1995). Saat ini dikenal juga dengan sebutan disruption. Meski bukan “barang” baru, kehadirannya telah mengubah cara bisnis, bahkan kemudian mendeterminasi perilaku umat manusia. Dengan revolusi teknologi yang sangat dahsyat dan teknologi informasi sebagai katalisatornya sekaligus faktor utamanya, semakin memacu laju disruption ini. Banyak aktifitas menjadi tersubstitusi. Sesuatu yang tidak dibayangkan beberapa tahun lalu, kini nyata terjadi. Menyeret siapapun : mau tidak mau, suka tidak suka, untuk mengikutinya. Jika tidak mau atau menghindar, dapat dipastikan kemudian akan terlempar bahkan tertindas oleh arus disruption yang tidak terbendung ini. Berkurangnya cabang bank, di Eropa dan juga di Indonesia, yang menyebabkan terlemparnya bankers, menjadi contoh riil dari disruption ini. Bahkan, diramalkan akan banyak pekerjaan yang dilang akibat disruption ini, beberapa tahun ke depan.

Fenomena Disruptiion menurut Mulyawan D Hadad, juga terjadi di Industri Jasa Keuangan yang telah men-disrupsi landscape Industri Jasa Keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut Financial Technology (Fintech). Financial Technology (Fintech) merupakan konsekwensi logis dari disruption ini. Fintech melahirkan berbagai moda baru yang lebih praktis, cepat dan mudah bagi konsumen (nasabah) dalam mengakses produk dan berbagai jenis layanan keuangan. Demikian juga, sebagaimana disampaikan Budi Raharjo, ternyata mempermudah bagi officer dalam melayani konsumen (nasabah). Keberadaan fintech-pun kemudian menggilas industri keuangan konvensional dan merevolusi cara kerja institusi keuangan tradisional.

Interaksi nasabah dalam kegiatan perbankan, misalnya, menjadi semakin dinamis. Seperti ditunjukkan oleh survey McKinsey & Company (2015); sejak 2011, adopsi layanan digital-banking meningkat pesat di seluruh Asia. Nasabah beralih pada komputer, smartphone dan tablet dalam interaksinya dengan perbankan – menjadikan kegiatan berkunjung ke kantor cabang dan bercakap lewat saluran telepon untuk menikmati layanan perbankan, jauh berkurang.

Sementara itu dalam majalah ICT edisi Maret 2017, PwC Indonesia Financial and Services Industry Leader menyampaikan, dalam sebuah survei-nya mencatat bahwa transaksi keuangan melalui kantor cabang terus menyusut dimana jika berdasar survei tahun 2015, sebanyak 75 persen bankir yang menjadi responden menyatakan lebih dari separuh transaksi keuangan di banknya terjadi melalui kantor cabang, di 2017 ini, Continue reading

Senjakala Bisnis Ritel – Shifting To The Muslim Retail?


Satu persatu bisnis ritel modern berjatuhan. Seolah mengkonfirmasi hukum alam. Siapa yang kuat menang, siapa yang lemah tumbang. Meski tidak persis seperti demikian. Namun realitas dilapangan menunjukkan bahwa, tidak mesti yang lemah (secara modal) yang bertumbangan. Yang kuatpun dipaksa harus hengkang dalam persaingan. Kompetisi bisnis, selalu mengedepankan adu kuat dalam strategi, selain modal. Pertarungan yang berujung pada menang-kalah. Sesuatu yang biasa dalam bisnis. Namun hal ini tidak diduga sebelumnya. Sebuah tahapan, kematian sebelum waktu, berdasarkan kalkulasi dan prediksi. Apalagi, jika melihat fakta, bahwa dalam 5-10 tahun sebelumnya, mereka adalah pemain yang perkasa. Seolah tak terkalahkan dan tak ada matinya. Namun, kini mereka harus menerima kenyataan. Berhenti dan mati.

Bukan berarti mereka tidak melakukan inovasi. Bukan pula tidak punya strategi. Mereka pasti faham adagium, inovasi atau mati. Mereka sudah barang tentu meng-hire world class consultant, untuk menjaga dan memperbesar bisnisnya. Dan sudah barang tentu, para konsultan itu merumuskan berbagai jenis perencanaan dan exit strategy. Setelah memperhitungkan berbagai macam variable dan melakukan ekstrapolasi. kemudian melahirkan plan A, B, C dan seterusnya. Di atas kertas, hitungan para konsultan itu, tentu menunjukkan kemenangan dalam persaingan, yang artinya keuntungan meningkat, serta diikuti dengan strategi implementasi yang jitu. Namun, siapa yang bisa melawan perubahan. Sehingga hitungan tinggal hanya hitungan. Dan, inilah wajah senjakala dari ritel modern itu. Senjakala yang terus berjalan, dan akan melibas semua bisnis ritel, tak terkecuali, jika tidak ada perubahan.

Apa Sebabnya?

Kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita tidak bisa mengutuk waktu. Sebab ini tidak terjadi di Indonesia. Di belahan bumi lain, rontoknya bisnis ritel modern ini, juga menghiasi media. Darinya, muncul berbagai analisa dan spekulasi. Mereka semua berusaha obyektif dan berbasis data. Namun, kita tidak pernah tahu, dari sekian pendapat itu, mana sesungguhnya yang paling benar. Semua mengandung unsur kebenaran, tergantung dari sudut pandang mana di lihat. Justru ini menambah kazanah pemahaman dan pengetahuan kita. Biarlah para ahli, saling beradu argumen, Continue reading

Menyelamatkan dan Mengembangkan Bank Syariah


Mengubah mind-set sangatkah penting, sehingga dalam bersyariah itu, yang dikedepankan bukan aspek transaksional semata

Menyelamatkan dan Mengembangkan Bank Syariah

 

Oleh: Asih Subagyo 

BEBERAPA hari terakhir, media tidak terkecuali media sosial riuh  dengan rencana right issue dari Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang pada akhirnya melebar kemana-mana, akibat ketidaktahuan (atau ketidakmautahuan) sebagian besar umat dan media akan sebuah proses.

Berbekal pengetahuan yang kurang memadai, yang tidak jarang bersumber dari copy-paste, dan nge-share tulisan yang belum jelas kebenaran dan keakuratan informasinya, menjadikan isu kian ramai namun nir dari bobot dan kebenaran.Ironisnya hal tersebut ternyata menjadikan banyak pihak terjebak untuk mudah kita men-judge, menjatuhkan hukuman tanpa ampun.

Parahnya, meskipun sebagian pihak kemudian melakukan klarifikasi (termasuk atas nama orang dalam) dan meng-counter persoalan itu, dengan pemahamaan yang relatif lebih jernih, berdasar fakta dan data, komprehensif, terstruktur dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun nampaknya sebagian besar umat sudah termakan hoax  itu.

Pertanyaanya, apakah penyebaran hoax  itu, berjalan alamiah begitu saja? Saya melihat –meskipun sulit dibuktikan- nampaknya ada upaya dari pihak tertentu yang secara sistematis, terencana dan masif dengan sengaja terus menyebarkan hoax  tentang BMI ini.

Baca: Bela dan Beli Bank Muamalat Indonesia

Issue negatif terus digoreng untuk menjatuhkan kredibilitas BMI, dan mempengaruhi umat untuk kemudian tidak mempercayai BMI. Ujungnya adalah adanya rush alias penarikan dana besar-besaran dari BMI. Penggoreng nampaknya faham betul, bahwa sentimen umat Islam, saat ini sedang tinggi-tingginya, sehingga dengan menggoreng dan menggoyang BMI ini, lalu menyusupkan informasi adanya kelompok tertentu di belakang Mina Padi sebagai standby buyer (Lippo Group) yang akan masuk ke BMI, maka kepercayaan umat Islam akan BMI menjadi jatuh dan hilang.

Padahal kenyataannya tidak begitu. Dan ini jelas menjadi tujuan mereka. Ini telah menjadi semacam perang bisnis yang tidak sehat. Umat harus paham tentang ini, jangan mudah terpengaruh. BMI hanya sebagai sasaran awal, target utamanya  adalah hancurya sistem ekonomi Islam.

Patut rasanya kita menduga bahwa ada sekenario besar yang sedang bermain, dan anehnya, kita dengan tanpa sadar (ataupun sadar) terseret arus yang diciptakan dengan sekenario yang benar-benar tertata rapi.

Namun, secara pasti, hanya pihak Bank Muamalat Indonesia sendiri yang mampu meredam hoax  yang sudah sedemikian rupa. Sebagian publik yang kritis memang masih menunggu klarifikasi dari BMI terhadap apa yang diriuhkan media dan masyarakat di media sosial. Sebab, BMI di satu sisi dicintai, meski belum sepenuhnya benar-benar membuktikan diri.

Menguji Kecintaan Kita

Sebagai wujud kecintaan kita terhadap Bank Syariah(BS), tentunya adalah rekening kita, secara mayoritas selayaknya ada di BS tersebut. Tetapi kenyataannya tidak begitu.

Artinya dengan market share BS yang hanya sekitar 5% itu membuktikan, bahwa mayoritas umat ini, tidak menaruh dananya (tabungannya) di BS (dalam hal ini BMI).

Ini sebuah ironi. Bahkan menjelang dan pasca 212, yang dikampayekan untuk memindahkan dana dari bank konvensioal (BK) ke BS, nyatanya menurut beberapa BS, hal tersebut tidak signifikan.

Bahwa ada moving dana adalah iya, tetapi tidak besar. Artinya, kita lebih kuat berteriak, tetapi minim aksi nyata. Sekarang coba kita lihat rekening dan ATM di dompet kita masing-masing, betulkah main account itu di BS atau Bank Konvensional (BK) ?

Baca:  Bank Syariah Mau Maju Pesat? Harus Kaffah

Disisi lain, pemilik dana (besar) jika menempatkan dana ke BS ternyata juga minta bagi hasil yang besar, bahkan harus lebih besar dari yang diberikan oleh BK, sehingga dari informasi yang saya dapat, tidak sedikit yang mau menempatkan dananya ke BS asal nisbahnya 90 : 10.

Karena BS juga dalam posisi membutuhkan dana, sehingga di terima saja. Dan ini, dalam bahasa bank-nya, menyebabkan BS mengalami kendala tingginya Cost of Fund. Dana yang di dapatkan mahal. Akibatnya ketika “dijual” dalam bentuk pembiayaan ke nasabah jelas tidak kompetitif.

Padahal sumber dana yang murah (berupa tabungan) ini, akan berdampak pula kepada murahnya pembiayaan kepada nasabah. Namun karena pemilik dana melakukan “jual mahal”, akibatnya mahal pula jualannya ke nasabah.

Kondisi di atas, menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada BS masih penuh keraguan jika tidak dikatakan semu.

Tanpa disadari justru umat Islam selama ini ternyata masih dihinggapi materialismeyang akut. Akibat dari dicekoki oleh sistem BK yang berbasis kapitalisme itu. Sehingga untuk menerapkan sebuah sistem syariah-pun, tolok ukur kita masih dalam hitungan untung rugi.

Sehingga dalam konteks mewujudkan kecintaan kita terhadap BS, adalah dengan mengalihkan seluruh simpanan yang kita miliki dari BK ke BS. Dan main account kita dalam menggunakan aktifitas keuangan adalah di BS.

Jika perpindahan ini bias dilakukan secara masif, maka BS akan mendapatkan sumber pendanaan yang banyak dan relative murah, yang kemudian bisa bersaing dengan BK.

Literasi

Apapun yang ingin kita lakukan untuk memperbesar market share BS, maka salah satu kuncinya adalah pemahaman kepada umat, terhadap bagaimana BS itu. Sehingga Literasi menjadi kunci.

Proses literasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab BS saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara, ormas Islam, ulama, da’i dan semua unsur umat Islam. Materi-materi kajian, khutbah dan sejenisnya, sudah harus menyentuh aspek ini.

Baca: Pangsa Pasar Syariah yang Manalagi?

Dari sini diharapkan muncul kesdaran, pemahaman dan langkah konkret dari umat. Kemudian secara bertahap, market share BS meningkat, secara eksponensial, dan menjadi terus membesar. Sehingga dengan ijin Allah, akan mendominasi industri keuangan Indonesia.

Dalam konteks literasi ini, maka start-nya harus diawali dari kesadaran bersyariah yang benar. Ada aturan main yang harus dipahami dalam fiqh muamalah, terutama menyangkut BS ini. Sehingga umat, untuk saat ini, tidak menuntut semua yang berlaku di BS, sama atau lebih tinggi dengan BK.

Sebab saat ini BS terusberproses menuju yang lebih baik. Kedepannya, seharusnya sudah mejadi kebenaran dan keyakinan bahwa tidak ada sistem yang lebih baik, tanpa menerapkan syariah.

Mengubah mind-set ini penting, sehingga dalam bersyariah itu, yang dikedepankan bukan aspek transaksional semata. Namun memang semua ini, karena kita ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu Wata’ala dengan benar. Dan olehnya, kita mendapatkan keberkahan disitu.

PR Bank Syariah

Dari uraian di atas, terlepas dari perbedaan pendapat terhadap praktek BS, maka kehadiran BS sesungguhnya adalah sebagai marwah umat Islam. Baiknya, adalah kebaikan umat islam, dan buruknya adalah buruknya umat Islam pula.

Bank Syariah merupakan cermin kecil bagi penerapan syariah di Indonesia. Olehnya, ketika umat sudah menjatuhkan dukungan ke BS, maka mau-tidak mau BS juga harus memperbaiki diri, sehingga memenuhi keinginan umat. Beberapa PR tersebut adalah :

Pertama, menerapkan Prinsip  Syariah secara sungguh-sungguh

Umat melihat, praktek BS saat ini masih belum sesuai syariah. Masih banyak kesan “mengakali” sistem konvensional yang di bungkus dalam kemasan Syariah. Maka penerapan sistem yang berbasis syariah mutlak untuk diterapkan.

Kedua, memperbaiki Layanan

Layanan BS dirasa jauh ketinggalan dari BK. Umat sebenarnya mengarapkan sebuah layanan yang murah, mudah, cepat dan sesuai syariah. Ternyata hal ini, masih belum ditemukan di BS. Mesti ada perbaikan disini.

Ketiga, memperluas Jaringan

Jaringan BS memang masih kalah dari BK. Baik kantor Cabang maupun ATM. Sehingga akses umat terhadap BS terkendala. Meski kami tahu bahwa menambah KC/KK dan ATM itu berarti investasi/cost nampaknya perlu ada terobosan untuk ini, sehingga mendekatkan BS dengan umat.

Keempat, meningkatkan Pemanfaatan Teknologi

Rerata, pemanfaatan layanan teknologi (informasi) dari BS masih tertinggal dari BK. Padahal seringkali kita ii tidak memegang uang secara fisik, namun melalui teknologi semua bisa dilakukan, dimanapun dan kapanpun. Meski sudah ada, tetap perlu ada perbaikan yang serius, dalam memberikan layanan dengan pemanfaatan teknologi ini.

Sebenarnya masih banyak lagi PR yang harus dikerjakan oleh BS. Namun ke-empat hal diatas adalah yang patut untuk jadi prioritas.

Jika harapan umat, melalui gerakan ormas Islam, seruan ulama, dai dan yang lainnya, bersinergi dan menjadi satu tarikan nafas dengan upaya BS untuk memperbaiki diri itu, agar lebih complydan sesuai dengan standar syari’ah yang berlaku, maka Insya Allah akan dipermudah jalannya dalam menerapkan Syariah disektor keuangan ini. Wallhu a’lam.* 

Ketua Bidang Perekonomian Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah

Tulisan ini di muat di –> https://www.hidayatullah.com/berita/ekonomi-syariah/read/2017/10/09/125359/menyelamatkan-dan-mengembangkan-bank-syariah.html

Continue reading

Bela dan Beli Bank Muamalat Indonesia


Bela dan Beli Bank Muamalat Indonesia

Senin, 2 Oktober 2017 – 15:09 WIB

Oleh: Asih Subagyo

SEBAGAI salah satu nasabah Bank Muamalat Indonesia, saya tergerak untuk ikut menanggapi apa yang sedang dialami oleh Bank Syariah paling awal di negeri ini. Memperhatikan dinamika yang ada, baik di media mainstream, maupun di media sosial, yang ternyata begitu hot, bahkan cenderung “liar” terhadap Bank Muamalat yang “dikupas” dari berbagai macam sudut informasi, data dan ulasan. Baik ulasan berdasarkan pakem yang ada maupun, ulasan yang out of the box. Kesemuanya, seolah menjadi ramuan yang terasa lebih “nikmat.”Dari ini semua, terutama perspektif yang berbeda, dan melahirkan pendekatan yang berbeda, mendorong saya sebagai nasabah ikut berpendapat dalam konteks BMI ini.

Sebagaimana kita ketahui, Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank pertama yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya,di Indonesia. Perjuangan mendirikan Bank Pertama yang beroperasi sesuai syariah itu, melibatkan banyak pihak, sebagai representasi ummat Islam saat itu. Ulama, pengusaha, birokrat dan umat islam, bahu-membahu bersinergi  dalam membangun ekonomi umat. Sehingga terkumpul total dana sekitar Rp. 110 miliar, dana yang sangat besar untuk mendirikan bank, sebab saat itu berdasarkan Pakto 1998, modal untuk mendirikan bank, cukup Rp. 10 miliar (Anif, et all : 2014).

Melalui perjuangan yang panjang itu, maka Bank Muamalat resmi berdiri pada 1 November 1991, tetapi baru beroperasi penuh pada 1 Mei 1992. Dan, dengan berdirinya Bank Syariah ini, menandai kebangkitan ekonomi syariah di tanah air.Sehingga wajar, jika kemudian umat merasa bangga dan ikut memiliki kehadiran BMI ini.

Baca: Indonesia Menuju Pusat Keuangan Syariah Dunia

Meskipun semua itu ternyata  masih belum berbanding lurus dengan keperpihakan secara nyata dari sebagian besar umat Islam sendiri. Continue reading