Posted in entrepreneur, technopreneur, Entrepreneurship, Peradaban

Menyelamatkan dan Mengembangkan Bank Syariah


Mengubah mind-set sangatkah penting, sehingga dalam bersyariah itu, yang dikedepankan bukan aspek transaksional semata

Menyelamatkan dan Mengembangkan Bank Syariah

 

Oleh: Asih Subagyo 

BEBERAPA hari terakhir, media tidak terkecuali media sosial riuh  dengan rencana right issue dari Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang pada akhirnya melebar kemana-mana, akibat ketidaktahuan (atau ketidakmautahuan) sebagian besar umat dan media akan sebuah proses.

Berbekal pengetahuan yang kurang memadai, yang tidak jarang bersumber dari copy-paste, dan nge-share tulisan yang belum jelas kebenaran dan keakuratan informasinya, menjadikan isu kian ramai namun nir dari bobot dan kebenaran.Ironisnya hal tersebut ternyata menjadikan banyak pihak terjebak untuk mudah kita men-judge, menjatuhkan hukuman tanpa ampun.

Parahnya, meskipun sebagian pihak kemudian melakukan klarifikasi (termasuk atas nama orang dalam) dan meng-counter persoalan itu, dengan pemahamaan yang relatif lebih jernih, berdasar fakta dan data, komprehensif, terstruktur dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun nampaknya sebagian besar umat sudah termakan hoax  itu.

Pertanyaanya, apakah penyebaran hoax  itu, berjalan alamiah begitu saja? Saya melihat –meskipun sulit dibuktikan- nampaknya ada upaya dari pihak tertentu yang secara sistematis, terencana dan masif dengan sengaja terus menyebarkan hoax  tentang BMI ini.

Baca: Bela dan Beli Bank Muamalat Indonesia

Issue negatif terus digoreng untuk menjatuhkan kredibilitas BMI, dan mempengaruhi umat untuk kemudian tidak mempercayai BMI. Ujungnya adalah adanya rush alias penarikan dana besar-besaran dari BMI. Penggoreng nampaknya faham betul, bahwa sentimen umat Islam, saat ini sedang tinggi-tingginya, sehingga dengan menggoreng dan menggoyang BMI ini, lalu menyusupkan informasi adanya kelompok tertentu di belakang Mina Padi sebagai standby buyer (Lippo Group) yang akan masuk ke BMI, maka kepercayaan umat Islam akan BMI menjadi jatuh dan hilang.

Padahal kenyataannya tidak begitu. Dan ini jelas menjadi tujuan mereka. Ini telah menjadi semacam perang bisnis yang tidak sehat. Umat harus paham tentang ini, jangan mudah terpengaruh. BMI hanya sebagai sasaran awal, target utamanya  adalah hancurya sistem ekonomi Islam.

Patut rasanya kita menduga bahwa ada sekenario besar yang sedang bermain, dan anehnya, kita dengan tanpa sadar (ataupun sadar) terseret arus yang diciptakan dengan sekenario yang benar-benar tertata rapi.

Namun, secara pasti, hanya pihak Bank Muamalat Indonesia sendiri yang mampu meredam hoax  yang sudah sedemikian rupa. Sebagian publik yang kritis memang masih menunggu klarifikasi dari BMI terhadap apa yang diriuhkan media dan masyarakat di media sosial. Sebab, BMI di satu sisi dicintai, meski belum sepenuhnya benar-benar membuktikan diri.

Menguji Kecintaan Kita

Sebagai wujud kecintaan kita terhadap Bank Syariah(BS), tentunya adalah rekening kita, secara mayoritas selayaknya ada di BS tersebut. Tetapi kenyataannya tidak begitu.

Artinya dengan market share BS yang hanya sekitar 5% itu membuktikan, bahwa mayoritas umat ini, tidak menaruh dananya (tabungannya) di BS (dalam hal ini BMI).

Ini sebuah ironi. Bahkan menjelang dan pasca 212, yang dikampayekan untuk memindahkan dana dari bank konvensioal (BK) ke BS, nyatanya menurut beberapa BS, hal tersebut tidak signifikan.

Bahwa ada moving dana adalah iya, tetapi tidak besar. Artinya, kita lebih kuat berteriak, tetapi minim aksi nyata. Sekarang coba kita lihat rekening dan ATM di dompet kita masing-masing, betulkah main account itu di BS atau Bank Konvensional (BK) ?

Baca:  Bank Syariah Mau Maju Pesat? Harus Kaffah

Disisi lain, pemilik dana (besar) jika menempatkan dana ke BS ternyata juga minta bagi hasil yang besar, bahkan harus lebih besar dari yang diberikan oleh BK, sehingga dari informasi yang saya dapat, tidak sedikit yang mau menempatkan dananya ke BS asal nisbahnya 90 : 10.

Karena BS juga dalam posisi membutuhkan dana, sehingga di terima saja. Dan ini, dalam bahasa bank-nya, menyebabkan BS mengalami kendala tingginya Cost of Fund. Dana yang di dapatkan mahal. Akibatnya ketika “dijual” dalam bentuk pembiayaan ke nasabah jelas tidak kompetitif.

Padahal sumber dana yang murah (berupa tabungan) ini, akan berdampak pula kepada murahnya pembiayaan kepada nasabah. Namun karena pemilik dana melakukan “jual mahal”, akibatnya mahal pula jualannya ke nasabah.

Kondisi di atas, menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada BS masih penuh keraguan jika tidak dikatakan semu.

Tanpa disadari justru umat Islam selama ini ternyata masih dihinggapi materialismeyang akut. Akibat dari dicekoki oleh sistem BK yang berbasis kapitalisme itu. Sehingga untuk menerapkan sebuah sistem syariah-pun, tolok ukur kita masih dalam hitungan untung rugi.

Sehingga dalam konteks mewujudkan kecintaan kita terhadap BS, adalah dengan mengalihkan seluruh simpanan yang kita miliki dari BK ke BS. Dan main account kita dalam menggunakan aktifitas keuangan adalah di BS.

Jika perpindahan ini bias dilakukan secara masif, maka BS akan mendapatkan sumber pendanaan yang banyak dan relative murah, yang kemudian bisa bersaing dengan BK.

Literasi

Apapun yang ingin kita lakukan untuk memperbesar market share BS, maka salah satu kuncinya adalah pemahaman kepada umat, terhadap bagaimana BS itu. Sehingga Literasi menjadi kunci.

Proses literasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab BS saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara, ormas Islam, ulama, da’i dan semua unsur umat Islam. Materi-materi kajian, khutbah dan sejenisnya, sudah harus menyentuh aspek ini.

Baca: Pangsa Pasar Syariah yang Manalagi?

Dari sini diharapkan muncul kesdaran, pemahaman dan langkah konkret dari umat. Kemudian secara bertahap, market share BS meningkat, secara eksponensial, dan menjadi terus membesar. Sehingga dengan ijin Allah, akan mendominasi industri keuangan Indonesia.

Dalam konteks literasi ini, maka start-nya harus diawali dari kesadaran bersyariah yang benar. Ada aturan main yang harus dipahami dalam fiqh muamalah, terutama menyangkut BS ini. Sehingga umat, untuk saat ini, tidak menuntut semua yang berlaku di BS, sama atau lebih tinggi dengan BK.

Sebab saat ini BS terusberproses menuju yang lebih baik. Kedepannya, seharusnya sudah mejadi kebenaran dan keyakinan bahwa tidak ada sistem yang lebih baik, tanpa menerapkan syariah.

Mengubah mind-set ini penting, sehingga dalam bersyariah itu, yang dikedepankan bukan aspek transaksional semata. Namun memang semua ini, karena kita ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu Wata’ala dengan benar. Dan olehnya, kita mendapatkan keberkahan disitu.

PR Bank Syariah

Dari uraian di atas, terlepas dari perbedaan pendapat terhadap praktek BS, maka kehadiran BS sesungguhnya adalah sebagai marwah umat Islam. Baiknya, adalah kebaikan umat islam, dan buruknya adalah buruknya umat Islam pula.

Bank Syariah merupakan cermin kecil bagi penerapan syariah di Indonesia. Olehnya, ketika umat sudah menjatuhkan dukungan ke BS, maka mau-tidak mau BS juga harus memperbaiki diri, sehingga memenuhi keinginan umat. Beberapa PR tersebut adalah :

Pertama, menerapkan Prinsip  Syariah secara sungguh-sungguh

Umat melihat, praktek BS saat ini masih belum sesuai syariah. Masih banyak kesan “mengakali” sistem konvensional yang di bungkus dalam kemasan Syariah. Maka penerapan sistem yang berbasis syariah mutlak untuk diterapkan.

Kedua, memperbaiki Layanan

Layanan BS dirasa jauh ketinggalan dari BK. Umat sebenarnya mengarapkan sebuah layanan yang murah, mudah, cepat dan sesuai syariah. Ternyata hal ini, masih belum ditemukan di BS. Mesti ada perbaikan disini.

Ketiga, memperluas Jaringan

Jaringan BS memang masih kalah dari BK. Baik kantor Cabang maupun ATM. Sehingga akses umat terhadap BS terkendala. Meski kami tahu bahwa menambah KC/KK dan ATM itu berarti investasi/cost nampaknya perlu ada terobosan untuk ini, sehingga mendekatkan BS dengan umat.

Keempat, meningkatkan Pemanfaatan Teknologi

Rerata, pemanfaatan layanan teknologi (informasi) dari BS masih tertinggal dari BK. Padahal seringkali kita ii tidak memegang uang secara fisik, namun melalui teknologi semua bisa dilakukan, dimanapun dan kapanpun. Meski sudah ada, tetap perlu ada perbaikan yang serius, dalam memberikan layanan dengan pemanfaatan teknologi ini.

Sebenarnya masih banyak lagi PR yang harus dikerjakan oleh BS. Namun ke-empat hal diatas adalah yang patut untuk jadi prioritas.

Jika harapan umat, melalui gerakan ormas Islam, seruan ulama, dai dan yang lainnya, bersinergi dan menjadi satu tarikan nafas dengan upaya BS untuk memperbaiki diri itu, agar lebih complydan sesuai dengan standar syari’ah yang berlaku, maka Insya Allah akan dipermudah jalannya dalam menerapkan Syariah disektor keuangan ini. Wallhu a’lam.* 

Ketua Bidang Perekonomian Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah

Tulisan ini di muat di –> https://www.hidayatullah.com/berita/ekonomi-syariah/read/2017/10/09/125359/menyelamatkan-dan-mengembangkan-bank-syariah.html

Continue reading “Menyelamatkan dan Mengembangkan Bank Syariah”

Advertisements
Posted in Entrepreneurship, Islam, Peradaban

Bela dan Beli Bank Muamalat Indonesia


Bela dan Beli Bank Muamalat Indonesia

Senin, 2 Oktober 2017 – 15:09 WIB

Oleh: Asih Subagyo

SEBAGAI salah satu nasabah Bank Muamalat Indonesia, saya tergerak untuk ikut menanggapi apa yang sedang dialami oleh Bank Syariah paling awal di negeri ini. Memperhatikan dinamika yang ada, baik di media mainstream, maupun di media sosial, yang ternyata begitu hot, bahkan cenderung “liar” terhadap Bank Muamalat yang “dikupas” dari berbagai macam sudut informasi, data dan ulasan. Baik ulasan berdasarkan pakem yang ada maupun, ulasan yang out of the box. Kesemuanya, seolah menjadi ramuan yang terasa lebih “nikmat.”Dari ini semua, terutama perspektif yang berbeda, dan melahirkan pendekatan yang berbeda, mendorong saya sebagai nasabah ikut berpendapat dalam konteks BMI ini.

Sebagaimana kita ketahui, Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah bank pertama yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya,di Indonesia. Perjuangan mendirikan Bank Pertama yang beroperasi sesuai syariah itu, melibatkan banyak pihak, sebagai representasi ummat Islam saat itu. Ulama, pengusaha, birokrat dan umat islam, bahu-membahu bersinergi  dalam membangun ekonomi umat. Sehingga terkumpul total dana sekitar Rp. 110 miliar, dana yang sangat besar untuk mendirikan bank, sebab saat itu berdasarkan Pakto 1998, modal untuk mendirikan bank, cukup Rp. 10 miliar (Anif, et all : 2014).

Melalui perjuangan yang panjang itu, maka Bank Muamalat resmi berdiri pada 1 November 1991, tetapi baru beroperasi penuh pada 1 Mei 1992. Dan, dengan berdirinya Bank Syariah ini, menandai kebangkitan ekonomi syariah di tanah air.Sehingga wajar, jika kemudian umat merasa bangga dan ikut memiliki kehadiran BMI ini.

Baca: Indonesia Menuju Pusat Keuangan Syariah Dunia

Meskipun semua itu ternyata  masih belum berbanding lurus dengan keperpihakan secara nyata dari sebagian besar umat Islam sendiri. Continue reading “Bela dan Beli Bank Muamalat Indonesia”

Posted in Entrepreneurship

Senjakala Toko Buku


Kamis, pekan kemarin (19/7/2017), saya berkesempatan mengunjungi tempat service MacBook Air, bersebab MacBook kesayangan yang mengalamai masalah dengan bateray. Seperti biasa, saya menuju lantai 1, Mal Ambassador, ke tempat service, yang sudah saya searching sebelumnya. Jam menunjukkan pukul 10.30, padahal di pintunya tertulis took buka dari jam 11.00-20.00. Pintunya baru di buka separo, tapi saya kasih kode kalo mau service, akhirnya di bukakan. Saya kasih tahu bahwa, problemnya di battery service. Charger tidak bisa masuk, sehingga tidak mau nge-charge. Bahkan, gampang panas. Lalu, dicarikan type battery yang sesuai dengan Macbook air saya, dia sebutkan harganya, serta waktu pengerjaannya, yaitu selama satu jam. Harganya lumayan juga. Sedangkan waktu pengerjaannya akan dimulai dari jam 11.00, sesuai dengan jam kerja.

 

Sambil menunggu waktu pengerjaan, Saya keliling dulu, cari pembanding. Naik sampai ke lantai 3, dan ternyata sama saja. Jika mau beli yang original, harganya segitu dan waktu pengerjaannya sama, 1 jam. Kecuali yang KW, dan itupun barangnya tidak ready stock. Harus ngambil ke gudang. Akhirnya saya putuskan untuk kembali lagi, ke tempat semula. Lalu saya sepakat, dengan tawarannya tadi. Setelah di cek, semua kondisi fisik dan hardware, maka mulailah dikerjakan. Karena ada waktu satu jam untuk menunggu pengerjaan, barang ditinggal saja. Saya bilang mau ke Gramedia, yang kebetulan dilantai yang sama. Nah si-embaknya bilang, kalo Gramedia sudah tutup, tidak buka lagi. Sejak sepekan yang lalu, karyawannya berkemas untuk mulai mengosongkan toko.

Saya agak terkejut, meski pada tahun sebelumnya, sudah mendengar dan baca berita bahwa jaringan toko Gunung Agung di beberap tempat juga tumbang. Namun sekelas Gramedia, toko buku dengan branding yang kuat serta jaringan yang begitu luas, akhirnya bisa tutup juga. Jelas ini merupakan berita yang tidak sedap. Padahal, lokasi Mal Ambasador itu cukup rame, dikunjungi dan di akses oleh pengunjung yang rata-rata pekerja dan profesional yang ada di sekitar Mega Kuningan. Mereka itu jelas well educated, dan biasanya sangat dekat dengan buku. Melihat hal di atas, nampaknya ada sebuah fenomena, yang patut untuk di analisa dan dipertanyakan berkenaan dengan gulung tikarnya toko-toko buku ini. Apakah, hanya sampai disini, apakah kemudian ini akan membesar, diikuti dengan tutupnya toko buku lainnya. Continue reading “Senjakala Toko Buku”

Posted in Parenting, Peradaban

Harga Sebuah Konsensus 



Ada kesepakatan yang tidak di tulis dalam keluarga. Dan itu menjadi semacam aturan yang mengikat, kemudian dipedomani. Olehnya, semua anggota keluarga, patuh, taat dan ikhlas menjalankannya. Tanpa ada paksaan, telah menjadi kesadaran kolektif.  Bahkan yang terjadi adalah, saling memotivasi, saling mengingatkan, saling menguatkan, dalam menjalankan kesepakatan itu. Sehingga semuanya menjadi enjoy dan nyaman.

Hari ini, Ahad, 9/7/2017 lalu, mas Haydar sedang memulai menjalankan kesepakatan itu. Sebagai orang tua, pada awalnya berat sebenarnya untuk merestui keinginan anak ke-4 itu. Bukan kemaluannya  dalam rangka menepati komitmen itu. Melainkan  terkait dengan konsekuensi atasnya yaitu menyangkut jauhnya jarak. Mengingat dia yang masih culun itu. Beda dengan 3 kakaknya terdahulu. Yang saat usia seusia dua, hanya nyantri  di radius Jabotabek. Sehingga masih mudah untuk di jangkau. Namun ini di Yogya. Sebuah pilihan yang harus dihormati, sekaligus mesti dipertimbangkan. Yang pasti ada cost yang harus dibayar tadi, yaitu berkenaan dengan jarak dan waktu. Apalagi saat dia membutuhkan sesuatu dan lain sebagainya. Itulah kalkulasi kami secara manusia. Namun, saat melihat niat, tekat dan semangat  anak yang ingin menjalani ya, saat itu pula meruntuhkan keraguan dan keberatan kami sebagai orang tuanya. Kami lepas, dan restui pilihannya, tentu dengan proses saling memahami atas konsekuensinya.

Disaat ada sebagian teman yang ingin anaknya nyantri dan ternyata berhadapan dengan kenyataan, bahwa anaknya tidak mau nyantri. Pun demikian, seringkali saya jumpai sebagian orang, yang nyinyir dengan pola pendidikan ala Pesantren. Dan dengan serampangan, namun dikemas seolah ilmiah, men-judge sepihak. Dari kenyataan tersebut, saya justru bernafas lega. Sebab, saya punya fakta bahwa, saya tidak pernah memaksa, justru merekalah yang meminta. Sehingga  dari 5 anak, hingga tahun ini, sudah 4 anak yang memilih Pesantren, sebagai wasilah untuk menuntut ilmu. Dan olehnya, Saya merasakan bahwa ini sebuah kebahagiaan bagi saya, dan nyatanya bahagia itu sederhana. Dari fakta tersebut, sekaligus menjawab, mengapa saya dan kemudian anak-anak memilih Pesantren? Sudah barang tentu saya punya sejuta alasan sebagai pembenarnya. Baik secara subyektif maupun objektif. Mungkin suatu saat saya diskusikan tentang ini.

Sayapun tidak menutup mata, bahwa ada kekurangan dalam pendidikan di Pesantren. Namun itu tidak bisa kemudian dipakai dalih untuk menggeneralisir, lalu mendiskreditkan pendidikan ala Pesantren ini. Bahwa ada kritik, yang tajam tentang model boarding (asrama), potensi penyimpangan orientasi sex, kehilangan figur orang tua, dlsb. Itu boleh-boleh saja, dan hak siapapun untuk menilai seperti itu. Tetapi sesungguhnya, semua sangkaan tersebut, sangat gampang dipatahkan. Sehingga saya tidak hendak memperpanjang kata untuk berpolemik dan berdebat soal ini. Silakan anda meyakini keyakinan pilihan pendidikan anak-anak Anda. Dan biarkan kami memilih pesantren untuk pendidikan anak-anak kami. Tanpa harus saling menjatuhkan dan merasa benar. Sebab ketika kami pilih pendidikan anak saya, juga melalui proses riset kecil-kecilan. Bukan asal, apalagi sekedar hanya ikut-ikutan trends saja, atau tanpa ilmu. Dari sini, saran saya untuk orangtua yang anaknya tidak mau nyantri, jangan dipaksa. Ajak diskusi, kasih pengertian. Jika ternyata tidak mau, beri informasi model pendidikan, dan konsekuensi, memilih model pendidikan itu. Banyak model pendidikan yang tersedia, dan setiap anak memiliki kecenderungan pola pendidikannya masing-masing, sesuai dengan minat, bakat, karakter dan fitrahnya. Tidak bisa digeneralisir, bahwa satu model pendidikan cocok untuk semua anak.

Jika boleh disampaikan, inilah sesungguhnya konsensus di keluarga kami itu. Begitu lulus SD, langsung memilih Pesantren sebagai tempat belajarnya. Namun, untuk pilihan pesantren mana yang harus dituju, kami diskusi dulu,didahului dengan melakukan riset bareng-bareng. Biasanya kami pilih 3-5 Pesantren, yang saya rasa dan lihat, sesuai dengan karakter anak. Kami searching dulu di internet. Banyak faktor yang di amati, mulai dari visi misi, lembaga penyelenggara, kurikulum, guru, fasilitas, dan lain sebagainya. Baru, kemudian kami list, dipilih 3 besar, untuk ikut seleksi. Kadang-kadang, survey dulu pesantrennya sebelum seleksi dan menetapkan pilihan. Dialog dengan guru dan mengamati aktifitas di pesantren. Begitu sudah lolos seleksi, dan mantap, kami melakukan semacam kontrak. Bahwa harus memiliki niat, komitmen dan iltizam untuk menempuh pendidikan sampai tamat.

Peran Orang Tua
Saya tahu bahwa ada kritikan atas pendidikan model pesantren sebagaimana di atas, yang seolah menghilangkan peran orang tua dalam mendidik anaknya. Bahkan, ada yang menghakimi, bahwa orangtua yang  menyerahkan pendidikan anak ke Pesantren adalah wujud berlepas diri,  alias tidak bertanggung jawabnya orang tua atas pendidikan anak. Sebuah penilaian ceroboh dan menyederhanakan permasalahan. Bisa jadi,  ini bagian untuk melemahkan pola pendidikan ini. Bahwa sangat mungkin, ada sebagian orang tua yang “pasrah bongkokan” alias menyerahkan begitu saja, adalah kenyataan. Namun tidak sedikit dan kini jadi mayoritas, bahwa orangtua yang sangat faham tentang urgensi  interaksi antara orangtua dan anak dalam proses pendidikan ini. Sebagai bagian dari integrasi pendidikan antara pesantren – orangtua-lingkungan.

Sehingga kualitas interaksi, menurut saya cukup memberikan warna bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Bukan hanya kuantitasnya saja, yang memang tidak bisa dilakukan. Komunikasi saat jarak jauh dan terbatas, bersebab ada batasan penggunaan alat komunikasi, justru menjadikan orangtua berpikir keras, tentang apa yang harus dikomunikasikan dengan anak. Bukan hanya sibuk untuk menanyakan kondisi kekinian, termasuk merespons komplain anak terkait kehidupan di Pesantren, yang seringkali memang berbeda dengan keinginan anak. Namun, justru orangtua harus mampu mengajak sekaligus mengarahkan anak untuk terbiasa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Disamping, tentu saja kalo saya, mengajak anak untuk berbicara Narasi Besar, berkenaan dengan masa depannya, negerinya dan dien-nya.  Anak-anak biasanya senang, lalu mereka berbicara berjaya mimpi serta imajinasi yang luar biasa. Sebab mereka bukan kita yang kecil, saat ini. Mereka, pada gilirannya akan berkompetisi di jamannya kelak.
Sehingga, peran orang tua adalah kunci. Orang tua, harus mampu menyelaraskan apa yang telah diprogramkan oleh Pesantren dengan kemampuan anak. Harus ada kerjasama. Tidak bisa orangtua berlepas diri. Karena mendidik anak, sampai dengan baligh, sesungguhnya melekat pada tugas orang tua. Ini yang perlu dipahami bersama. Karenanya, dalam konteks anak di pesantren, maka institusi pesantren dan seluruh stakeholders didalamnya, menjadi pendukung sekaligus menjadi “orangtua” anak (santri). Agar mereka tidak fatherless atau motherless. Dan kesadaran ini, mestinya menjadi pemahaman bersama. Agar anak tidak salah asuh.

Melaksanakan Konsensus

Dus
, dari apa yang saya kemukakan di atas, menegaskan bahwa, sejak dini kita bisa menerapkan kesepakatan dalam keluarga. Konsensus dibikin dengan kesadaran dan semestinya inline dengan visi keluarga. Secara explisit, baik verbal maupun tulisan, bisa jadi kita tidak pernah menyatakan apa visi keluarga. Namun, sebagai suami, sejak pernikahan, sudah menetapkan bahwa, menjadi keluarga qur’ani, adalah visi. Tentu ini visi besar, yang tidak ringan. Ayahlah yang pada awalnya membuat Big picturenya, lalu dikomunikasikan keseluruh anggota keluarga secara bertahap, sesuai dengan perkembangan usianya. Semua harus jelas, dan lebih baik jika terstruktur dan terukur. Sehingga, akan menjadi mudah jika di breakdown. Apalagi jika disusun, berdasarkan quadran penting dan mendesak. Dari situ akan, jelas apa dan prioritas apa yang harus dikerjakan oleh keluarga dan seterusnya.
Dari list prioritas itu, maka strategi implementasinya bisa di buat. Anak-anak mesti dibiasakan begini. Mereka perlu diberikan pelajaran dari pencapaian-pencapaian (quick win) setiap perlangkahannya. Tidak harus linier atau sequential. Bisa saja melompat-lompat, eksponensial, bahkan tidak berpola. Dan yakinlah mereka akan belajar dari itu. Bisa jadi saat ini, mereka melaksanakan konsensus, tanpa faham dengan pasti konsekuensinya. Tapi, kelak hal ini akan membekas dalam ingatan. Yang pada gilirannya memberikan arah dalam langkah hidupnya.
Buat anak-anakku yang sedang nyantri. Biarkanlah Abi menangis, saat melepas kalian. Setumpuk perasaan membuncah dalam dada. Antara haru, sedih, bangga dan entah rasa apa lagi, yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa tulisan dan kata-kata. Ini tahap awal kalian melangkah, dalam menjalani kehidupan ini. Kedepan, akan banyak rintangan yang kalian hadapi. Dan saya yakin, kalian mampu menaklukkannya. Sebab, Insya Allah pijakan kakimu telah benar dan kokoh. Untuk, menapak dan juga melompat untuk meraih cita-cita tertinggi. Sebagaimana yang sering kita diskusikan itu. Hidup mulia, atau Syahid di jalan-Nya. Amiin.

-Kaliurang, 9/7/2017

Posted in Entrepreneurship

Ramadhan, Zakat dan Pengentasan Kemiskinan 


Asih Subagyo

Ketua Badan Pengawas LAZ Nasional Baitul Maal Hidayatullah

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat merupakan ibadah yang  pelaksanaannya memiliki syarat cukup rijid. Baik bagi muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), harta yang wajib dizakati, maupun mustahik (yang berhak menerima). 
Kendati kesadaran berzakat sebagai sebuah kewajiban terhadap harta yang telah ditentukan sudah mulai baik, ternyata masih banyak juga umat yang belum faham. Bahkan, tidak jarang yang dipahaminya hanya sebatas zakat fitrah. Sedangkan zakat lainnya (maal, perhiasan, perkebunan, peternakan, dll) termasuk infaq, shadaqah, wakaf dan hibah, masih banyak yang belum mafhum. 
Hal ini bisa kita saksikan di lapangan, meskipun hampir semua jenis zakat itu bisa dibayarkan kapan saja, tidak terikat dengan waktu, kecuali zakat fitrah yang memang memiliki batas waktu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri ditegakkan. Namun, dalam prakteknya, biasanya Ramadhan identik dengan bergeliatnya para muzakki dalam membayar zakatnya, termasuk lainnya itu. Sehingga di setiap Ramadhan menjadi semacam musim “panen”-nya Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Dengan potensi sebesar Rp. 217 triliun, sebagaimana hasil penelitian BAZNAS dan FEM (Fakultas Ekonomi dan Manajemen) IPB yang dilakukan pada tahun 2011, maka seharusnya zakat bisa memiliki multiplier effect bagi dinamika ekonomi ummat. 
Angka tersebut, diasumsikan sebesar 3% dari PDB tahun 2010. Dengan pertumbuhan PDB yang terus meningkat setiap tahun, maka potensi zakatnyapun semestinya setiap tahun juga bergerak naik pula. Dan berdasar pengalaman LAZ yang terhimpun dalam Forum Zakat (FoZ), yang juga diamini oleh BAZNAS, maka sekitar 75% dari total pendapatan zakat, dihimpun saat bulan Ramadhan. Dan, yang 25% dibagi dalam 11 bulan. 
Yang perlu digarisbawahi adalah, kesadaran filantropis di bulan Ramadhan, setiap tahun terus mengalami peningkatan, membersamai meningkatnya kuantitas peribadatan yang lainnya. Kendati demikian, dari potensi yang ada, itu ternyata pada tahun 2016 kemarin, yang mampu terhimpun baru sekitar 1 %, atau sebesar Rp. 2 triliun. Dan, pada tahun 2017 ini, diperkirakan mengalami peningkatan pendapatan secara agregat sebesar Rp. 3 sampai 4 triliun. Di sinilah tantangan nyata yang dihadapi oleh LAZ dan BAZNAS, yang tentu saja mesti menyiapkan perumusan yang baik.
Regulasi

Sebenarnya negara telah membuat regulasi yang mengatur tentang penghimpunan dan pengelolaan zakat ini, melalui UU No 23/2011. Di dalamnya mengamanatkan bahwa LAZ yang diperbolehkan untuk memungut atau menghimpun serta menyalurkan ZIS harus mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS dan kemudian mendapatkan ijin dari Kementerian Agama. 
Menurut keterangan dari Forum Zakat (FoZ), ada 235 anggota yang dihimpun. Namun, sampai Ramadhan tahun ini, secara resmi, selain BAZNAS, baru ada 17 LAZ sekala nasional, 7 LAZ sekala Propinsi dan 11 LAZ Kabupaten/Kota, dan masih ada beberapa LAZ yang telah mendapatkan rekomendasi dari Baznas, namun masih mengurus izin dari Kementerian Agama (www.detik.com1/06/2017). Selain UU juga diikuti dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan juga SK Baznas, yang mengatur segala hal ikhwal dari dunia perzakatan ini.
Logikanya, dengan diterapkannya UU 23/2011 dan sederet aturan yang menyertainya itu, hanya lembaga-lembaga tersebutlah yang berhak melakukan penhimpunan dana ZIS di masyarakat, namun faktanya muzakki masih banyak yang memilih untuk mendistribusikan langsung baik ke perorangan, masjid, madrasah, panti asuhan, pesantren dan lembaga keagamaan lainnya. 
Kendati ada sanksi yang cukup berat bagi lembaga penerima ZIS yang belum atau tidak mendapat legalitas dari Kemenag, namun faktanya praktek model seperti ini masih saja berlangsung. Bisa jadi karena sosialisasi atas UU itu belum sampai ke mereka, atau memang ada sebagian yang merasa lebih nyaman dan afdhol jika langsung di-tasyarufkan kepada mustahik. Atau bisa juga bersebab faktor ketidakpercayaan kepada BAZ dan LAZ. Dan, jika yang terakhir ini penyebabnya, harus dijadikan bahan muhasabah bagi LAZ dan BAZNAS, sebab zakat adalah dana umat yang tentu saja dibutuhkan untuk membangun kehidupan umat.

Pemetaan Mustahik

Selain di sisi penghimpunan yang masih belum optimal, ternyata LAZ dan BAZNAS juga dihadapkan pada pendayagunaan yang harus tepat sasaran. Bahwa untuk pentasyarufan ZIS ini harus kepada 8 asnaf adalah qoth’i, sebagaimana diterangkan dalam al-Qur’an Surat At-Taubah : 60. Dan, hal ini sudah mutlak, tidak perlu diperdebatkan lagi. 
Pertanyaannya adalah, apakah kedelapan asnaf itu harus mendapatkan porsi yang sama? Dan dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Namun, jumhur ulama tidak mewajibkan masing-masing asnaf itu mendapatkan1/8 bagian atau 12,5% dari zakat yang diperoleh secara sama. Syaikh Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa Zakat itu harus ditasyarufkan terutama ke-ahlul balad (penduduk setempat) dimana zakat itu dihimpun, dan semua asnaf dibagi secara adil. Adil ini artinya tidak harus sama. Artinya ada skala prioritas pembagian di situ. Dan yang tidak bisa ditinggalkan adalah fuqara dan masakin. (Qaradhawi : 2001)
Artinya, dalam pendayagunaan zakat ini, ternyata juga terkait dengan permasalahan majamenen yang berbasis pada 8 asnaf itu. Olehnya, perlu pengelolaan yang profesional. Diperlukan pemetaan data mustahik. Agar terjadi pemerataan mustahik, yang mendapat pendayagunaan. Dan tidak tumpang tindih. 
Misalnya, ada satu mustahik yang menerima dari beberapa LAZ dan ada mustahik yang seharusnya berhak menerima, tetapi tidak mendapat dari LAZ manapun juga. Pemetaan ini, juga akan memberikan gambaran, masing-masing LAZ itu disalah satu tempat untuk fokus “menggarap” di asnaf apa dan didaerah mana. Selain itu, semua LAZ dan BAZNAS, juga harus memiliki database mustahik-nya. 
Akan lebih baik lagi, jika mendorong adanya open database. Sehingga bisa tukar-menukar data antar LAZ, dan tumpang tindih itu tidak terjadi. Dengan demikian maka, satu daerah, bisa digarap oleh berbagai LAZ, dengan spesifikasi masing-masing ke tiap-tiap asnaf. Dan setiap daerah akan berbeda skala prioritasnya, sesuai kondisi yang ada di daerahnya tersebut, sebagaimana pendapat Syaikh Qaradhawi tersebut.
Sinergitas sebagai kunci
Salah satu dari tujuan zakat adalah mengentaskan mustahik dari kondisi yang dialaminya. Artinya zakat, selain bersifat karitatif dan stimulus awal, seharusnya juga dibarengi dengan konsep pemberdayaan yang mengubah dari mustahik menjadi muzakki. 
Semangat ini harus menjiwai dari pendayagunaan dana zakat tersebut. Olehnya, dengan pemetaan yang ada, maka akan tergambar secara geografis dan demografis, dari keberadaan mustahik itu. Di sini diperlukan kreatifitas dari LAZ untuk melakukannya. 
Banyak contoh, yang telah dilakukan oleh beberapa LAZ, terkait dengan bagaimana kemandirian mustahik ini di garap. Kendati proyek dan program, dengan berbagai varians-nya sudah banyak diluncurkan. Namun, output dan outcome-nya masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan di negeri ini. Karena masing-masing LAZ masih berjalan sendiri-sendiri, dengan programnya masing-masing.
Dengan basis pemetaan dan database itu, akan lebih memudahkan bagi LAZ dan juga BAZNAS untuk melakukan proyek dan program ekonomi yang tepat sasaran kepada mustahik. Karena, dari sini akan diperoleh data secara valid potensi dari mustahik. 
Di samping itu diperlukan pola sinergi program pemberdayaan dan kemandirian ekonomi antar LAZ. Dengan pola sinergi antar LAZ, Insya Allah akan meminimalisasi dari kegagalan. Sinergitas ini, sekaligus juga dapat dijadikan dasar dalam menentukan proyek di masing-masing daerah, disesuaikan dengan potensi daerah dan kapasitas mustahik. Demikian juga disesuaikna dengan kontribusi dari masing-masing LAZ. Olehnya, LAZ tidak bisa lagi ego dengan “jualan”programnya masing-masing. Program antar LAZ bisa saling melengkapi dan saling dukung.
Sehingga, dalam konteks pendayagunaan ZIS, maka kemandirian ekonomi harus menjadi salah satu fokus. Tahapan dan perencanaan teknis programnya, bisa disusun bersama. Namun dengan melihat fakta dan pengalaman di atas, maka dapat dikatakan bahwa sinergitas antar LAZ menjadi sebuah kunci. Kita sadar bahwa pengentasan kemiskinan ini sesungguhnya adalah tanggung jawab negara, namun LAZ juga memiliki tugas yang melekat dalam pedayagunaan dana zakat ini. Sehingga, mengantarkan mustahik menjadi muzakki menjadi terwujud. Wallahu A’lam bish Shawab

Tulisan ini di muat di http://m.hidayatullah.com/ramadhan/mutiara-ramadhan/read/2017/06/15/118630/ramadhan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan.html

Posted in IT, Peradaban

Mengawal Fiqh Media Sosial MUI


Oleh:
Asih Subagyo
Sekjen MIFTA

https://tekno.tempo.coSenin, 5 Juni 2017 pekan lalu, bertepatan dengan 10 Ramadhan 1438H, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 24 tahun 2017 tentang Panduan Muamalat di Media Sosial. Sebuah fatwa yang menempatkan MUI sebagai sebuah lembaga yang mengikuti dinamika kekinian, berkenaan perkembangan teknologi berikut pemanfaatannya. MUI hadir di saat umat membutuhkan panduan yang benar, jelas dan terang benderang. Jika kita baca dengan seksama fatwa itu, muatannya cukup lengkap. Sehingga jika kemudian fikih diartikan sebagai salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Maka, menurut saya, fatwa tersebut layak untuk disebut sebagai Fiqh Media Sosial. Karena matan-nya memuat tentang aturan ber-media sosial itu.

Meskipun ada beberapa pihak yang bilang, bahwa fatwa ini datangnya terlambat, terlalu mengatur privasi umat, dan lain sebagainya, namun apapun alasannya, kita harus mengapresiasi kerja keras dari Komisi Fatwa MUI ini, sehingga umat memiliki panduan yang komprehensif. Sebab, belakangan ini penggunaan media sosial sudah pada taraf memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Bahkan seakan membelah persatuan umat, dalam berbangsa dan bernegara. Sehingga sampai-sampai Presiden Jokowi menghimbau agar para pengguna medsos menjaga etika dalam memanfaatkan media sosial ini. Meskipun sesungguhnya secara hukum sudah di atur dalam UU No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dibeberapa pasal, mengancam penyalahgunaan teknologi informasi ini (termasuk medsos) dengan sanksi yang berat. Demikian juga halnya dalam fiqh dan adab muslim, yang termuat di banyak kitab, sesungguhnya juga sudah di atur berbagai hal yang menjadi bahasan dalam panduan termasuk apa yang di atur dalam UU ITE itu. Namun pada kenyataannya, pelanggaran masih terus dilakukan, meski sudah banyak yang di hukum, terkait dengan penyalahgunaan medsos ini.

Media Sosial

Sebagaimana kita ketahui, dalam sudut pandang perkembangan teknologi, Media Sosia (medsos) merupakan salah satu buah dari revolusi teknologi. Sehingga medsos dapat diartikan sebagai sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual lainnya. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan variaan aplikasi yang dinisbatkan pada media sosial ini, setiap saat diluncurkan.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”. (www.wikipedia.com) Dari sini kata kuncinya adalah pada ideologi dan teknologi Web 2.0. Dari sisi ideologi, maka disadari atau tidak, kehadiran media sosial telah menjadi wahanan untuk pertarungan ideologi. Meskipun pada aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya juga bisa asuk didalamnya. Namun kenyataannya, hampir semuanya itu didorong oleh ideologi yang melekat pada user. Sehingga setiap akun, sebenarnya bisa di mapping-kan, ideologi apa yang mempengaruhinya. Dari aspek teknologi, salah satu kelebihan dari media sosial atau Web 2.0 ini adalah kemampuan multi-interaksi dari banyak pengguna. Tidak hanya informasi satu arah, namun dua arah dan bahkan dari banyak arah. Olehnya dengan kemampuannya ini, menjadikan penetrasi medsos mengalami perkembangan yang sangat cepat. Dan menembus berbagai kalangan, latar belakang, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan lain sebagainya.

Media Sosial menjadi bagian yang hampir tidak bisa dipisahkan dari sebagian besar kehidupan umat manusia saat ini. Harga perangkat, yang semakin murah, justru menjadi salah satu penyebab penetrasi berkembangnya media sosial ini, menyentuh sampai denggaman tangan, masyarakat di pedalaman sekalipun. Sehingga, hampir tidak ada isu yang terjadi di jakarta, pada saat yang sama, yang tidak menjadi isu masyarakat dunia. Pengguna medos, kemudian mendapatkan tsunami informasi, yang jauh lebih besar dari informasi yang dibutuhkan. Hal ini menjadikan mereka kebingunan, bahkan tidak sedikit yang salah arah, untuk memillah sekaligus memilih informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Belumlagi jika ada ditorsi informasi. Atau bahkan adanya hoax yang menyertai berita atau informasi itu. Sehingga, pasti menyebabkan salahnya dalam mengambil kesimpulan. Yang berakibat pada, salahnya dalam menentukan sikap dan perbuatan. Dan ini, terus menerus menjadi sebuah siklus. Semacam lingkaran setan, yang tiada ujung.

Olehnya, kehadiran medsos telah menjadikan ketergantungan bagi sebagian besar penggunanya itu, secara perlahan telah berubah menjadi mesin penyebar sampah. Penebar fitnah. Mendistorsi informasi. Yang pada gilirannya, -menjadi mesin yang jahat dan raksasa- dalam memecah-belah umat dan kehidupan bernegara. Dengan sifatnya yang cepat dan masif itu, maka kerusakan sebagaimana disebutkan di atas, sangat mungkin terjadi. Bahkan atas alasan tersebut, melalui Menkominfo, Pemerintah serius berencana menutup media sosial secara umum, medsos masih banyak memuat konten-konten negatif (www.republika.co.id 6/62017). Sebuah ancaman serius, meskipun di medsos akhirnya jua banyak tanggapan yang berlawanan dengan pendapat pemerintah itu.

Konten

Sebagaimana sifat dasar teknologi, pada dasarnya mereka dihadirkan untuk mempermudah, mempercepat dan mempermurah sampainya informasi kepada pengguna. Dan teknologi, pada awalnya selalu netral. Maka ditangan penggunanyalah, sebenarnya teknologi itu akan digunakan untuk apa. Manfaat dan mudharatnya, positi dan negatif sebuah teknologi digunakan. Meskipun dalam dunia maya sudah dikenal dengan adanya netiket, yang sebenarnya mengatur bagaimana pengguna internet (medsos) itu. Namun, karena tidak mengikat, selalu saja terjadi pelanggaran, yang selalu berulang.

Netralitas sebuah teknologi, yang seharusnya justru dimanfaatkan untuk kebaikan, bukan untuk menebar fitnah, kebencian, hoax dan sejenisnya yang berujung pada petaka. Sehingga konten menjadi kuncinya. Dan konten, tentu saja dipengaruhi oleh pemilik akun di medsos. Pada beberapa jenis medsos, dengan keterbatasan ruang untuk mengekspresikan, seringkali tidak cukup untuk memuat pendapat, ide, gagasan yang menjadi konten akun-nya. Sehingga tidak jarang, kesalahpahaman muncul disini. Namun yang perlu saya tekankan, kemampuan membuat konten ini, sebenarnya akan menunjukkan sejauhmana tingkat kedewasaan pemilik akun. Demikian juga ketika menyebarkan konten-konten yang ada.

Panduan yang menyejukkan

Maka, rasa syukur dan ucapan terima kasih bagi Komisi Fatwa yang dengan serius menghadirkan Fatwa No 24 tahun 2017 ini. Inilah panduan, yang memberikan guidelines, yang seharusnya mengikat seluruh kaum muslimin Indonesia. Dalam sistem hukum tata negara Indonesia, memang posisi Fatwa MUI adalah sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan moral bagi kelompok yang mempunyai aspirasi untuk melaksanakannya, tetapi tidak dapat dijadikan alat paksa bagi kelompok lain yang berbeda pendapat atasnya, karena Fatwa MUI bukan hukum positif negara. (Deny Indrayana, Kompas.com, 22/12/2016). Kendatipun demikian, sebagai muslim sebaiknya kita mengikatkan diri dalam fatwa MUI yang memang terbukti memberikan panduan yang mengikat secara syar’i ini.

Sebagaimana kita ketahui, banyak tugas dan fungsi MUI itu. Namun dua diantaranya yang terkait dengan keluarnya fatwa ini adalah ;pertama, memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah; kedua, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya hubungan keislaman dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga dalam ini MUI telah berada pada on the right track.

Olehya, kita baca dan pelajari dengan baik Fatwa ini. Selanjutnya, kita secara individu dan mengajak orang lain untuk mengawal fatwa ini. Sekaligus menjadi pelaku dan ikut menyebarkan serta menjadi contoh dalam aplikasinya. Kita kampanye kepada semua pengguna medsos untuk memenuhi dan membanjiri medsos dengan konten-konten positif, yang selalu mengajak kebaikan, optimisme dan kalimat positif lainnya. Kita hindari konten-konten negatif, fitnah, hoax dan sejenisnya yang akan mengakibatkan perpecahan. Semoga kita menjadi pioneer bagi terimplentasikannya fatwa ini. Dan kita berharap dan berdo’a, semoga MUI terus menghasilkan fatwa-fatwa sebagai penduan bagi ummat, dalam menghadapi kehidupan yang semakin kompetitif ini. Wallahu a’lam

Tulisan ini di muat di http://www.mifta.or.id/read/category/hibernate

Continue reading “Mengawal Fiqh Media Sosial MUI”

Posted in Entrepreneurship, Kronik, Peradaban

Ramadhanomic dan Harapan Kebangkitan Ekonomi Umat 



Hidayatullah.com– Bulan Ramadhan yang begitu dinantikan kehadirannya itu kini telah berlalu sepekan lebih. Beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala, membersamai datangnya sahrul mubarak ini.

Keutamaan Ramadhan, telah menjadi rangsangan bagi setiap orang yang beriman, untuk berlomba-lomba meraih keberkahan di dalamnya.

Ibadah yang memiliki hubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wata’ala, bahkan hanya Allah-lah yang tahu berapa reward (pahala) yang layak untuk dilimpahkan kepada hamba-Nya yang berpuasa.

Olehnya, Ramadhan menjadi tempaan bagi yang berpuasa, karena mereka dididik dalam berbagai hal agar mendapatkan output-nya nanti mendapatkan predikat sebagai orang yang bertaqwa.

Namun, Ramadhan bukan hanya berkait dengan ibadah semata. Hadirnya Ramadhan, ternyata dibarengi juga dalam mengubah lifestyle (gaya dan pola hidup) mereka yang berpuasa. Continue reading “Ramadhanomic dan Harapan Kebangkitan Ekonomi Umat “