Bonus Demografi dan Masa Depan Ekonomi Kita


Banyak analisis dan tesis yang berkembang, berkenaan dengan bonus demografi di Indonesia. Semua analisis tersebut hampir semua menunjukkan optimisme disertai dengan berbagai catatan di dalamnya. Bonus demografi merupakan kondisi dimana populasi usia produktif di suatu negara, lebih banyak dari usia non produktif. Indonesia sendiri diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Kondisi tersebut akan memicu membludaknya tenaga kerja produktif, sehingga jal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, satu sisi kondisi ini merupakan peluang emas Indonesia untuk menggenjot roda ekonomi, namun di lain pihak, jika salah mengelola, akan menjadi bom waktu yang membahayakan.

Menurut Yuswohady, pada saat itu jumlah kelompok usia produktif (umur 15-64 tahun) jauh melebihi kelompok usia tidak produktif (anak-anak usia 14 tahun ke bawah dan orang tua berusia 65 ke atas). Jadi, kelompok usia muda kian sedikit, begitu pula dengan kelompok usia tua. Bonus demografi ini tercermin dari angka rasio ketergantungan (dependency ratio ), yaitu rasio antara kelompok usia yang tidak produktif dan yang produktif. Pada 2030 angka rasio ketergantungan Indonesia akan mencapai angka terendah, yaitu 44%. Artinya, pada tahun tersebut rasio kelompok usia produktif dengan yang tidak produktif mencapai lebih dari dua kali (100/44). Continue reading “Bonus Demografi dan Masa Depan Ekonomi Kita”

Advertisements

Saatnya Menjadi Tuan di Negeri Sendiri


Negeri ini, adalah zamrud katulistiwa. Bentangannya, bisa menutupi seluruh Benua Eropa. Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, yang menyebar disekitar khatulistiwa, dan denganya memberikan cuaca tropis. Inilah sebuah negeri yang digambarkan dalam pepapatah jawa sebagai negera yang gemah ripah lohjinawi toto tentrem kerto raharjo thukul kan sarwo tinandur. Sebuah gambaran negeri yang subur dan melimpah ruah serta kedamaian bagi penghuninya apapun yang ditanamnya pasti tumbuh. Bahkan oleh Koes Ploes, dilukiskan tongkat dan kayu pun bias jadi tanaman. Namun gambaran itu semua kini hanya menjadi dongeng dan cerita. Negeri ini masih belum beranjak dari negara berkembang. Bahkan, ada beberapa pengamat yang memprediksi sebagai failed state (negara gagal). Meski ramalan tersebut berlebihan, namun patut untuk di perhitungkan.

Meski ada juga harapan, sebagaimana yang diprediksi oleh Mc Kinsey Global Institue, bahwa pada tahun 2030 Indonesia menjadi negeri denga kekuatan ekonomi ke-7 dunia. Dan saat inipun sudah berada di kisaran angka belasan, sehingga menempatkan Indonesia masuk dalam jajaran negara G-20. Namun, pencapaian itu semua, ternyata tidak sepenuhnya dapat dirasakan oleh rakyat. Ada sejumlah ketimpangan yang jelas. Jurang pemisah yang masih menganga lebar.

Sementara itu, pemerintah berada dalam bius pertumbuhan. Sehingga terus menerus berhutang, untuk mengejar dan menggenjot pertumbuhan tersebut. Yang terjadi kemudian adalah, rasio hutang dibanding PDB terus membesar. Bahkan anak yang baru lahir dinegeri ini telah menanggung hutang negara 17 juta rupiah. Pembiayaan infrastruktur, menurut Kwik Kian Gie dalam taraf ugal-ugalan. Subsidi listrik, pupuk dlsb dicabut. Berlaku mekanisme pasar bebas. BUMN di jual (meski dengan dalih aksi korporasi biasa, namun pengalihan kepemilikan, berarti berpindahnya juga aliran kas yang masuk). Disamping itu penerimaan pajak, masih jauh dari harapan. Dan sederat lain permasalahan yang dihadapi. Seolah meunupi bahwa, sesungguhnya ini adalah negara besar. Butuh nahkoda yang mampu membawa sampai ke tujuan dengan selamat.

Padahal, tujuan negara itu adalah sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 45 alinea 4: “Kemudian daripada itu untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “

Pertanyaannya adalah, apakah tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD’45 alinea 4 itu, kini sudah terwujud? Bukankah jika tidak bisa mewujudkan berarti pemerintah telah mengingkari UUD’45? Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir dari alinea 4 itu adalah Pancasila, berarti juga pemerintah gagal mengamalkan Pancasila ? Continue reading “Saatnya Menjadi Tuan di Negeri Sendiri”

Fintech Syariah Sebuah Keniscayaan


Disruptive Innovation telah merambah diberbagai aspek kehidupan. Sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, dikenal sebagai Inovasi Disruptif (Disruptive Innovation). Pada awalnya, istilah ini dilontarkan pertama kalinya oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower di tahun 1995 lalu. “Disruptive Technologies: Catching the Wave”, Harvard Business Review (1995). Saat ini dikenal juga dengan sebutan disruption. Meski bukan “barang” baru, kehadirannya telah mengubah cara bisnis, bahkan kemudian mendeterminasi perilaku umat manusia. Dengan revolusi teknologi yang sangat dahsyat dan teknologi informasi sebagai katalisatornya sekaligus faktor utamanya, semakin memacu laju disruption ini. Banyak aktifitas menjadi tersubstitusi. Sesuatu yang tidak dibayangkan beberapa tahun lalu, kini nyata terjadi. Menyeret siapapun : mau tidak mau, suka tidak suka, untuk mengikutinya. Jika tidak mau atau menghindar, dapat dipastikan kemudian akan terlempar bahkan tertindas oleh arus disruption yang tidak terbendung ini. Berkurangnya cabang bank, di Eropa dan juga di Indonesia, yang menyebabkan terlemparnya bankers, menjadi contoh riil dari disruption ini. Bahkan, diramalkan akan banyak pekerjaan yang dilang akibat disruption ini, beberapa tahun ke depan.

Fenomena Disruptiion menurut Mulyawan D Hadad, juga terjadi di Industri Jasa Keuangan yang telah men-disrupsi landscape Industri Jasa Keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut Financial Technology (Fintech). Financial Technology (Fintech) merupakan konsekwensi logis dari disruption ini. Fintech melahirkan berbagai moda baru yang lebih praktis, cepat dan mudah bagi konsumen (nasabah) dalam mengakses produk dan berbagai jenis layanan keuangan. Demikian juga, sebagaimana disampaikan Budi Raharjo, ternyata mempermudah bagi officer dalam melayani konsumen (nasabah). Keberadaan fintech-pun kemudian menggilas industri keuangan konvensional dan merevolusi cara kerja institusi keuangan tradisional.

Interaksi nasabah dalam kegiatan perbankan, misalnya, menjadi semakin dinamis. Seperti ditunjukkan oleh survey McKinsey & Company (2015); sejak 2011, adopsi layanan digital-banking meningkat pesat di seluruh Asia. Nasabah beralih pada komputer, smartphone dan tablet dalam interaksinya dengan perbankan – menjadikan kegiatan berkunjung ke kantor cabang dan bercakap lewat saluran telepon untuk menikmati layanan perbankan, jauh berkurang.

Sementara itu dalam majalah ICT edisi Maret 2017, PwC Indonesia Financial and Services Industry Leader menyampaikan, dalam sebuah survei-nya mencatat bahwa transaksi keuangan melalui kantor cabang terus menyusut dimana jika berdasar survei tahun 2015, sebanyak 75 persen bankir yang menjadi responden menyatakan lebih dari separuh transaksi keuangan di banknya terjadi melalui kantor cabang, di 2017 ini, Continue reading “Fintech Syariah Sebuah Keniscayaan”