Blockchain Untuk Pendidikan


Diskursus tentang blockchain, saat ini mewarnai perbincangan di beberapa kelompok diskusi. Sebagai sebuah teknologi “baru”, tentu tidak semua faham, terlebih dia terus berkembang, terutama trekait dengan pemanfaatannya. Dan dari diskusi itu, biasanya selalu menghadirkan pembicaraan yang menarik. Ada perdebatan, ada titik temu, ada peluang dan seterusnya. Tentu hal ini selanjutnya akan menjadi tantangan, baik bagi para pegiat teknologi, maupun penerima manfaat dari teknologi tersebut. Berawal dari diskusi di salah satu WAG, terkait isu yang saya lontarkan, berkenaan dengan pemanfaatan blockchain untuk pendidikan. Berbagai pertanyaan gayung-bersambut, pro-kontra, mewarnai percakapan disitu. Lalu seperti biasa, pembahasannya sempat melebar kemana-mana. Namun jika dikerucutkan, paling tidak ada 4 (empat) hal yang mengemuka, dalam diskusi tersebut. Pertama, Bagaimana Implementasi blockchain di sektor pendidikan, seperti apa sih? Masih belum kebayang. Kedua, blockchain kok di pendidikan, entar di PT nggak pake rektor, di sekolah nggak ada kepala sekolah, termasuk dosen, guru dan jajaran nya? Ketiga, bagaimana blockchain berhadapan dengan regulasi pendidikan yang bejibun dan sering berubah-ubah itu?. Keempat, siapa dan dimana lembaga/negara yang sudah sukses mengimplementasikan blockchain ini, sehingga bisa dipakai benchmarking di Indonesia?

Tentu diskusi di WAG tersebut, sebenarnya lebih seru dari sekedar empat pertanyaan yang ada di atas. Tetapi dari situ menemukan kalimat yang menarik, bahwa jangan latah sedikit-sedikit blockchain, karena dia bukan aspirin sebagai obat mujarab bagi semua kebutuhan teknologi, saat ini dan masa depan. Continue reading

Advertisements

Penjajahan Digital [1]


Senin, 27 November 2017 – 15:18 WIB

Dengan era digital yang tidak ada barrier to entry. Asing bisa bebas memasuki “wilayah” sebuah negara, bahkan disediakan karpet merah berupa regulasi

Oleh:  Asih Subagyo

IMPERIALISME sejatinya tidak benar-benar hilang dari kehidupan manusia. Dan, di zaman now dunia digital pun tidak benar-benar lepas dari yang namanya imperialisme. Inilah yang selanjutnya disebut dengan digital imperialisme (digital imperialism).

Dengan kata lain, ini bukanlah istilah baru. Ada diksi yang sejenis dengan itu, misalnya digital colonialism (kolonialisme digital). Keduanya merujuk pada makna yang sama, yaitu penjajahan digital.

Penjajahan digital sesungguhnya ancaman nyata yang semestinya diwaspadai dan bisa dihadapi. Ini bukan dongeng masa lalu. Namun telah membersamai aktifitas kehidupan kita.

Konsekwensi logis dari Revolusi 4.0, yang dipicu oleh revolusi teknologi informasi. Kita, ibarat ‘kerbau dicocok hidung’, mengikuti seluruh pakem di dalamnya, agar tidak dibilang tertinggal , sehingga membebek tanpa reserve. Agar nampak gaul dan kekinian, meski sesungguhnya sedang menjadi bidak dari permainan percaturan global.

Percaya atau tidak, kita sejatinya berada dalam jebakan betman. “Terjebak” dalam berbagai tawaran yang menggiurkan dari revolusi digital tersebut. Padahal, setiap aktifitas kita, saat tersambung dan terhubung dalam jaringan digital, semua itu ada cost-nya.

Dan, biayanya itu, bukan hanya sekedar berbentuk uang ataupun pulsa yang disedot. Tetapi lebih dari itu. Ada social cost yangharus dibayar, dimana ini yang kerapkali kita lupakan atau mungkin tidak kita sadari.

Baca: Komunitas Global Perlu Kembangkan Cyber Ethics

Social Cost inilah yang kemudian akan dikapitalisasi oleh penyedia layanan, baik sosial maupun bisnis, menjadi kekuatan mereka, untuk dalam beberapa waktu kedepan, mendikte bahkan “memperkuda” kita dalam setiap aktifitas kehidupan. Dengan demikian sudahsemestinya kita aware tentang hal ini. Continue reading

Fintech Syariah Sebuah Keniscayaan


Disruptive Innovation telah merambah diberbagai aspek kehidupan. Sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis, dikenal sebagai Inovasi Disruptif (Disruptive Innovation). Pada awalnya, istilah ini dilontarkan pertama kalinya oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower di tahun 1995 lalu. “Disruptive Technologies: Catching the Wave”, Harvard Business Review (1995). Saat ini dikenal juga dengan sebutan disruption. Meski bukan “barang” baru, kehadirannya telah mengubah cara bisnis, bahkan kemudian mendeterminasi perilaku umat manusia. Dengan revolusi teknologi yang sangat dahsyat dan teknologi informasi sebagai katalisatornya sekaligus faktor utamanya, semakin memacu laju disruption ini. Banyak aktifitas menjadi tersubstitusi. Sesuatu yang tidak dibayangkan beberapa tahun lalu, kini nyata terjadi. Menyeret siapapun : mau tidak mau, suka tidak suka, untuk mengikutinya. Jika tidak mau atau menghindar, dapat dipastikan kemudian akan terlempar bahkan tertindas oleh arus disruption yang tidak terbendung ini. Berkurangnya cabang bank, di Eropa dan juga di Indonesia, yang menyebabkan terlemparnya bankers, menjadi contoh riil dari disruption ini. Bahkan, diramalkan akan banyak pekerjaan yang dilang akibat disruption ini, beberapa tahun ke depan.

Fenomena Disruptiion menurut Mulyawan D Hadad, juga terjadi di Industri Jasa Keuangan yang telah men-disrupsi landscape Industri Jasa Keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut Financial Technology (Fintech). Financial Technology (Fintech) merupakan konsekwensi logis dari disruption ini. Fintech melahirkan berbagai moda baru yang lebih praktis, cepat dan mudah bagi konsumen (nasabah) dalam mengakses produk dan berbagai jenis layanan keuangan. Demikian juga, sebagaimana disampaikan Budi Raharjo, ternyata mempermudah bagi officer dalam melayani konsumen (nasabah). Keberadaan fintech-pun kemudian menggilas industri keuangan konvensional dan merevolusi cara kerja institusi keuangan tradisional.

Interaksi nasabah dalam kegiatan perbankan, misalnya, menjadi semakin dinamis. Seperti ditunjukkan oleh survey McKinsey & Company (2015); sejak 2011, adopsi layanan digital-banking meningkat pesat di seluruh Asia. Nasabah beralih pada komputer, smartphone dan tablet dalam interaksinya dengan perbankan – menjadikan kegiatan berkunjung ke kantor cabang dan bercakap lewat saluran telepon untuk menikmati layanan perbankan, jauh berkurang.

Sementara itu dalam majalah ICT edisi Maret 2017, PwC Indonesia Financial and Services Industry Leader menyampaikan, dalam sebuah survei-nya mencatat bahwa transaksi keuangan melalui kantor cabang terus menyusut dimana jika berdasar survei tahun 2015, sebanyak 75 persen bankir yang menjadi responden menyatakan lebih dari separuh transaksi keuangan di banknya terjadi melalui kantor cabang, di 2017 ini, Continue reading