Kerokan Digital

Era digital telah membersamai kita. Praktis, hampir semua aktifitas kehidupan kita bersentuhan dengan dunia digital ini. Bahkan tidak jarang, kita merasa kehilangan, jika bangun tidur, tidak ada gadget di sebelah kita. Demikian halnya dengan keberadaan digital money, virtual money, e-money atau istilah yang sejenisnya. Kehadiran fintech, cryptocurrency dengan memanfaatkan teknology blockchain, semakin memperkuat argumen bahwa, uang saat ini sudah berubah dalam bentuk angka-angka, tanpa kita besentuhan secara fisik. Seringkali yang namanya memiliki uang, hanya bisa kita lihat di rekening itupun dilihat melalui gadget, lewat mesin ATM atau di layar monitor laptop kita, dst. Dan kita dengan mudah memindahkan dari satu rekening-ke-rekening lain untuk berganti menjadi barang atau jasa, tanpa kita memegang fisik uang tersebut. Dan yang tersisa adalah ketika cek saldo, maka angka di rekening kita berkurang dan seterusnya. Maka uang dalam pemahaman klasik selama ini, sebentar lagi akan berakhir. Tetap bisa sebagai alat tukar, tetapi tidak lagi ada bentuk fisiknya.

Belum lagi dengan berbagai perkembangan di dunia e-commerce, dan layanan online lainnya, maka satu paket dengannya adalah penggunaan e-money, digital money, virtual money atau istilah yang sejenisnya, karena berbagai alasan, termasuk kemudahan dan kecepatan. Dan tanpa terasa, hal ini. kini sudah kita alami. Misalnya untuk masuk pintu tol, sekarang sudah tidak ada lagi pembayaran menggunakan uang fisik, semua tinggal tap dengan e-money dlsb. Artinya, kehadiran digital money, ini ternyata bisa diterima oleh semua kalangan, termasuk menyentuh masyarakat bawah. Hal ini bisa kita lihat apa yang terjadi dengan rakyat Jakarta misalnya, dengan menggunakan KJP-Plus (Kartu Jakarta Pintar Plus), dimana masyarakat bermodal kartu, yang di disalamnya sudah diisi dengan nominal tertentu, bisa berbelanja ke toko buku, dlsb.Demikian saat rakyat belipulsa, bayar listrik, dan seterusnya. Semua sudah  dalam bentuk digital base. Pendeknya, kita tidak bisa terhindar dari ini.

Untuk menjawab tantagan ini, negara seharusnya siap menghadapi in. Karena, banyak negara lain juga sudah menerapkannya. Tinggal melakukan benchmarking, dan kemudian di buat regulasi, undang-undang dan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi riil Indonesia. Makanya, Bank Indonesia (BI) dalam beberapa hari lalu menyampaikan bahwan akan turut memanfaatkan kehadiran teknologi blockchain yang menjadi teknologi dasar beroperasinya bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Melalui teknologi ini, tak menutup kemungkinan mata uang rupiah fisik yang diedarkan BI selama ini, berubah menjadi digital. Sehingga ke depan, uang akan menjadi barang”ghaib” artinya tidak berwujud barang, apakah itu dalam wujud uang kertas ataupun koin. Dari sini, maka lambat laun dunia menuju ke cashless society. Sebuah tatanan dimana masyarakat dalam bertransaksi tidak lag menggunakan uang cash (fisik). Semua berbasis digital.

Sehingga saat cashless society ini nantinya terbentuk, maka disaat itu, transaksi apapun yang menggunakan “uang” sebagai alat transaksi, akan mengalami persepatan proses yang luar biasa. Orang tergantung dengan mesin, dan kemudian bagaiaman tingkat keamanan dan kepercayaan orang atas sistem yang dibangun di atas mesin itu. Aset fisikpun, meski tetap ada, juga akan berganti menjadi aset digital. Masyarakat bisa jadi tidak lagi percaya dengan fiat money, yaitu mata uang yang dikeluarkan oleh negara melalui undang-undang di negara tersebut. Sebab masyarakat akan berpindah ke virtual money, bersebab kemudahan dan sederet fasilitas yang dibawanya, termasuk pada aspek keamanan dan sebagainya. Inilah tatangan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia saat ini. Tidak terkecuali Indonesia, kita tidak bisa melawan laju teknologi, tetapi bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan dan mekanisme yang di atur. Makanya, langkah BI untuk kemungkinan menggunakan digital rupiah, adalah salah satu strategi antisipasi untuk menghadapi masa depan.

Meskipun kehadiran blockchain misalnya, di persepsikan sebagai teknologi yang lebih syar’i, dibanding teknologi lainnya. Karena didalamnya berbasis trust antar pengguna, ada mekanisme terdistribusi yang saling mengawasi, semua transaksi tercatat di ledger (buku besar), yang tidak bisa dengan mudah untuk di ubah, ada verifikasi yang ketat disana, dan seterusnya. Sehingga mirip dengan mekanisme sanad dalam hadits, yang syaratnya sangat ketat itu. Kendatipun demikian, kehadiran digital money ini, dengan seluruh produk turunannya, jelas memberikan dampak terhadap perilaku masyarakat. Bagi umat Islam, terutama dalam bermua’malah, akan berhadapan dengan sejumlah hukum fiqh yang belum terumuskan. Hal ini akan menjadi tantangan bagi para fuqaha dan alim ‘ulama untuk merumuskan fatwa sebagai panduan bermu’amalah bagi kaum muslimin di era itu. Karena hal ini menyangkut halal-haram. Jika ada transaksi yang batil, maka seluruh proses yang terkait dengannya juga batil dan haram. Ini salah satu concern yang seharusnya mulai di pikirkan oleh para ulama. Kita tidak bisa lagi berlepa dan menghindar dari perkembangan teknologi. Mesti dihadapi. Dan fiqh digital menjadi sebuah keniscayaan.

Selain itu, ada satu lagi hal yang nampaknya sederhana, remeh-temeh, jauh dari pembicaraan para pakar dan cerdik pandai, ataupun fatwa para ulama. Yaitu di saat semua uang sudah menjadi digital, maka tidak ada lagi uang kertas dan uang logam (koin). Koinnya menjadi digital pula. Maka, ini nanti yang menghambat penggunaan digital money itu. Sebab, pada berbagai kalangan masyarakat, ketergantungan terhadap koin logam ini cukup tinggi. Yaitu untuk kerokan, saat masuk angin. Sebab tidak mungkin ada kerokan digital, karena juga tidak ada masuk angin virtual. Dan bisa jadi ini menjadi barrier to entry menuju cashless society tersebut. Wallahu a’lam.

Depok, 30/01/2018