Politics is Business

Terilhami oleh comments seorang sahabat atas status Fb saya, ketika membahas tentang kebijakan impor beras yang menurut saya menjadi bagian dari liberalnya politik di Indonesia. Saya tulis, ketika politik jadi komoditas, petani jadi korban, tengkulak untung, birokrat dapat komisi. Atas status itu, dia menyampaikan pesan yang sangat singkat. Tetapi jelas dan lugas. Dia bilang, jika dulu business is business, dan politic is politic, kini berubah politics is business. Saya rasa ini pernyataan yang benar, meski sarkastik. Dan pernyataan ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi momentumnya tepat.

Pernyataan itu, menjadi benar saat mencium aroma transaksional yang sangat menyengat dan praktiknnya jelas di depan mata. Terutama, saat penentuan calon kepala daerah, dalam pilkada serentak tahun ini. Kita saksikan, bagaimana partai dijadikan kendaraan untuk maju sebagai calon eksekutif, dan hal sama juga saat penentuan calon legislatif. Terlebih di Pilkada kali ini, carut marut dengan jelas dipertontonkan. Kita bisa lihat bagaimana partai saling comot orang. Tidak pandang bulu, dia kader atau bukan. Mengerti platform, visi, misi, program partai atau tidak. Yang penting “layak” dijual, maka dia direkomendasikan. Meskipun standar kelayakannya, juga suvyektif sekali.  Dan hal yang sama bisa juga berlaku atas rekomendasi yang diberikan ke seseorang untuk ditarik kembali, dengan banyak alasan. Atau mereka yang jauh hari akan direkomendasikan, pada waktu menjelang hari-H, berubah semua. Semakin menegaskan pendapat awam bahwa politik itu adalah tentang ketidakpastian.

Dari sini dapat dibaca bahwa partai yang seharusnya, wadah untuk menggembleng kader, dalam rangka meniti karir bagi kader nya, baik eksekutif maupun legislatif, dengan mudah dipotong oleh pimpinan partai. Demi tujuan pragmatis. Dan dari sini, kemudian bisa dengan mudah memilih orang darimanapun mereka berasal. Sehingga, kini partai telah berubah menjadi makelar bagi siapapun yang punya uang, dan memiliki ambisi politik. Partai menjadi kuda tungganggannya. Mereka menggunakan berbagai dalil, bahwa pilihannya ini yang disebut dengan “layak”. Mereka tidak peduli popularitas, elektabilitas dan sejenisnya. Yang lebih penting adalah ISITAS. Artinya, partai telah gagal memerankan fungsinya sebagai lembaga perkaderan kepemimpinan.

Olehnya caleg, cabup/cawakot, cagup menjadi tambang bagi partai. Politik begitu mahal. Jika dikalkulasi, untuk menduduki jabatan politis tertentu, baik eksekutif maupun legislatif, membutuhkan modal yang tidak sedikit. Olehnya, mereka yang telah menjabat, juga berusaha untuk mengembalikan investasinya itu. Maka menjadi legislatif dan eksekutif, juga menghitung BEP, IRR dan parameter bisnis dan keuangan lainnya. Apalagi jika uang investasinya adalah dari cukong atau pinjam. Maka mereka juga harus menghitung bagi hasil. Investasi sejak bayar mahar untuk sewa kendaraan, selama kampanye : akomodasi, logistik, spanduk, umbul-umbul, bener, poster, kaos, termasuk iklan di tv, koran, online dlsb. Tidak ketinggalan jasa lembaga survey, sampai bayar paranormal, salam tempel ke simpul-simpul masyarakat, biaya serangan fajar, dlsb. Biaya saksi, “pengawalan” suara sampai ke keputusan KPU/D. Juga biaya syukuran, serta biaya berobat bagi yang gagal alias stress, adalah cost yang mesti bayar. Baik tunai maupun hutang. Tentu jumlah yang bejibun.

Dengan demikian maka, menjadi tidak aneh jika setelah menjabat mereka berusaha mengembalikan investasinya itu, baik melalui regulasi, dan yang ingin jalur cepat adalah lewat korupsi. Para politisi, baik yang di eksekutif maupun yang di legislatif hasil politik transaksional ini, menjadi jadi TST ( tahu sama tahu). Sehingga mereka mudah “kerjasama”, bahkan melibatkan para cukong, yang juga mereka saling kenal. Sebuah praktik rasuah sempurna, yang bisa kita saksikan sekarang. Sebuah perselingkuhan, yang saling bekerja sama sekaligus saling menutupi. Dan masih banyak lagi praktek yang menjijikan lainnya.

Semua berburu rente. Kadang saking pinter menyembunyikan, susah untuk di buktikan. Tetapi praktik itu nyata adanya. Bahkan kebijakan impor beras, disaat di banyak daerah sedang panen raya padi, menjadi aneh. Apalagi jika dikaitkan dengan wujud sayang kepala negara kepada petani. Ini paradoks. Sehingga semakin membenarkan bahwa politik dan bisnis, memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Sehingga pemimpin politik, bisa menekan bisnis, demikian juga bisnis bisa menekan pimpinan politik.

Olehnya, sudah tidak ada lagi partai ideologis. Mereka dengan mudah saling berkoalisi ditingkat pilkada. Padahal ditingkat pusat mereka saling berseberangan. Ini bukan berarti ada cairnya hubungan di level bawah. Tetapi hal ini justru memperkuat adagium bahwa tidak ada permusuhan abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Ideologi partai lebur dalam 1 kata, yaitu kepentingan. Apalagi jika berharap, pilkada adalah festifalisasi gagasan. Calon kepala daerah beradu narasi, yang membumi demi kesejahteraan dan kemakmuran. Ternyata itu semua barang mewah dan mahal bagi calon-calon itu. Jika ada sangat minim, semua terlihat kosong. Bahkan kesan bahwa semua di drive oleh kepentingan, seolah tak terbantahkan.

Oleh sebab itu menjadi benar bahwa saat ini, dinegeri ini, politik bukan lagi seni untuk mendapatkan dan mengatur kekuasaan demi kesejahteraan rakyat. Tetapi seni untuk mendapatkan kekayaan (individu/golongan) melalui kekuasaan. Sangat paradoks dengan tujuan politik yang sebenarnya mulia itu. Jadi benar kata Winston Churchill, bahwa, “Politics is not a game. It is an earnest business”
Naudzubillahi min dzalik.

Gorontalo, 15/01/2018